TRIBUNNEWS.COM, ISLAMABAD - Imran Khan bergabung di daftar panjang pemimpin pemerintahan Pakistan yang digulingkan secara paksa baik lewat politik maupun kudeta militer.

Apa yang terjadi di Pakistan ini sekali lagi hanya membuktikan siapa pun yang dipilih rakyat, militer Pakistan yang disokong AS akan menentukan.

Analisis ini ditulis Alan MacLeod, penulis senior portal berita politik militer MintPress News.com. Alan juga dikenal reporter investigatif di berbagai medan konflik di dunia.

Setelah berminggu-minggu drama tinggi dan kontroversi yang melanda negara, Imran Khan akhirnya dicopot dari jabatannya.

Perdana Menteri Pakistan itu mengalami mosi tidak percaya dan kalah di mahkamah agung, mengakhiri kekuasaannya setelah kurang dari empat tahun.

Baca juga: Fakta-fakta Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Baru Pakistan Pengganti Imran Khan

Baca juga: PM Pakistan Imran Khan Dilengserkan, Berikut Empat Sosok Oposisi di Baliknya

Baca juga: Tak Mau Jadi Budak Barat, PM Pakistan Tolak Tekanan untuk Ikut Kecam Rusia

Mitra koalisi meninggalkannya, meninggalkan partainya Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) sebagai minoritas.

Bintang kriket yang berubah menjadi pemimpin politik telah memperingatkan selama beberapa minggu, kekuatan asing - diasumsikan Amerika Serikat - berusaha untuk menggulingkannya.

Imran Khan diincar karena kebijakan luar negerinya yang independen, yang membuat Pakistan tumbuh lebih dekat ke Rusia dan Cina.

Kemudian, dalam pidato publik yang panjang pada 8 April, ia secara langsung menyebut Washington sebagai penghasut utama dalam konspirasi perubahan rezim.

Ia menuduh AS menyuap sekutu politiknya puluhan juta dolar untuk meninggalkan koalisinya. Dia menggambarkan praktik itu sebagai “pasar kuda, kambing dan domba”.

Peran Donald Lu, Asisten Menlu AS untuk Asia Selatan

Khan menuding Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Selatan dan Tengah, Donald Lu sebagai dalang operasi tersebut.

“Itu adalah pertemuan resmi antara Donald Lu dan duta besar kami, dengan pencatat,” kata Khan yang memiliki bukti kabel diplomatik Dubes Pakistan untuk AS Asad Majeed.

Di pesan itu, Imran Khan menyebut Donald Lu mengancam negaranya akan menghadapi kudeta jika tidak menurut.

Sebaliknya, jika Khan digulingkan, “semua akan dimaafkan” dan Pakistan dapat kembali ke statusnya sebagai sekutu  yang disukai AS.

Khan kemudian mengundang beberapa wartawan, anggota kabinetnya, dan agen keamanan untuk melihat dokumen tersebut.

Namun, Pengadilan Tinggi Islamabad segera memblokir penyebaran kabel tersebut kepada publik atas alasan Khan akan melanggar sumpah kerahasiaannya.

Setelah dijatuhkan, Khan menggalang aksi demonstrasi jalanan yang telah menarik banyak orang.

"Saya ingin semua orang kami datang, karena Pakistan diciptakan sebagai negara merdeka dan berdaulat, bukan sebagai negara boneka kekuatan asing," katanya di Peshawar.

Khan dan Partai PTI-nya menyerukan pertarungan pemilu segera, tampaknya yakin akan kembali menang.

“Biarkan rakyat memutuskan, melalui pemilihan yang adil dan bebas, siapa yang mereka inginkan sebagai perdana menteri mereka,” tuntutnya.

Banyak orang, baik di dalam maupun di luar Pakistan, tampak yakin Amerika Serikat berada di balik kejatuhannya. Wartawan investigasi Ben Norton mengatakan kepada MintPress News:

“Ini adalah tindakan campur tangan yang luar biasa dan terang-terangan oleh pemerintah AS. Tentu saja, siapa pun yang mengetahui sejarah dasar AS tahu mereka telah mengorganisir kudeta dan pemakzulan dan revolusi warna di seluruh dunia selama beberapa dekade, tetapi ini cukup banyak dilakukan di siang hari bolong!” katanya dikutip Alan McLeod.

Bantahan AS Mengonfirmasi Posisi Washington

AS tegas membantah terlibat kejatuhan Imran Khan.

“Biarkan saya mengatakan dengan sangat blak-blakan tuduhan ini sama sekali tidak benar. Tentu saja, kami terus mengikuti perkembangan ini, dan kami menghormati serta mendukung proses konstitusional dan supremasi hukum Pakistan. Tapi sekali lagi, tuduhan ini sama sekali tidak benar," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Jalina Porter.

Tooba Syed, aktivis dan pemimpin Partai Pekerja Awami, mengatakan ini adalah “pertama kalinya di Pakistan seorang perdana menteri secara konstitusional dicopot dari posisinya.

“Biasanya dilakukan intervensi militer. Ini jelas merupakan langkah maju yang baik dalam hal demokrasi di Pakistan,” katanya.

Terlepas dari penolakan resmi, ada beberapa bukti AS mungkin telah memainkan peran dalam proses tersebut.

Pertama Lu, pria yang menjadi pusat skandal, relatif diam. Tetapi ketika surat kabar India The Hindustan Times secara langsung memintanya untuk mengkonfirmasi atau menyangkal keaslian kabel tersebut, memberinya kesempatan untuk mencuci tangan dari tanggung jawabnya.

Lu menjawab hanya dengan mengatakan, “Kami mengikuti perkembangan di Pakistan dan kami menghormati serta mendukung proses konstitusional Pakistan. dan supremasi hukum”.

Ini  sangat khas jawaban yang jauh dari penyangkalan dan dapat diartikan sebagai memberikan restunya pada proses.

Segera sesudah Imran Khan jatuh, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengucapkan selamat kepada perdana menteri baru . Ini menempatkan Washington di satu sisi dalam pertempuran politik ini.

Yang juga perlu diperhatikan adalah reaksi para diplomat anti-Khan di dinas luar negeri Pakistan.

Berbicara lewat syarat anonim kepada Dawn, surat kabar berbahasa Inggris milik Liga Muslim Pakistan, sejumlah diplomat mengkritik Khan karena “menipu prinsip komunikasi yang aman dan rahasia.”

"Konsekuensi dari 'cablegate' ini akan melampaui apa yang sedang dibahas sekarang, karena dapat merusak hubungan sensitif dan membuat pertukaran terbuka lebih sulit," kata seorang diplomat.

Pejabat dinas luar negeri lainnya menyesalkan, di masa lalu, “kami tidak menarik kontroversi kebijakan luar negeri ke dalam politik dalam negeri.”

Namun, sepertinya hari-hari itu telah berlalu. Namun tak satu pun dari mereka menantang kebenaran kabel Khan.

Oleh karena itu, keberatan dari tokoh oposisi di dalam pemerintahan tampaknya Imran Khan melanggar protokol dan mempublikasikan informasi rahasia, bukan informasi yang salah.

Mengapa AS Ingin Imran Khan Pergi?

Pakistan, secara historis, memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat, terutama secara militer.

Antara 2002 dan 2018, AS memberikan bantuan senilai $33 miliar kepada Pakistan, di mana lebih dari $14 miliar adalah bantuan militer.

Angkatan bersenjatanya dilengkapi dengan perlengkapan Amerika terbaik dan perwiranya dilatih di Amerika Serikat.

Pakistan juga merupakan pemain kunci bagi AS dalam proyek operasi militer di Afghanistan. Pemerintah Pakistan memungkinkan militer AS melakukan operasi dari wilayahnya.

Hasilnya adalah bencana kemanusiaan bagi negara itu. Diperkirakan 83.000 orang Pakistan kehilangan nyawa akibat dari proyek “Perang Melawan Teror”.

Khan, yang telah lama menentang tindakan AS di wilayah itu, secara tajam mengurangi keterlibatan Pakistan dalam perang.

“Tidak mungkin kami akan mengizinkan pangkalan apa pun, tindakan apa pun dari wilayah Pakistan ke Afghanistan. Sama sekali tidak,” katanya kepada seorang pewawancara dari Axios tahun lalu.

Dia juga mulai meningkatkan pembelian militer dari dan kerja sama dengan China, sebuah keputusan yang membuat marah banyak petinggi pasukannya.

Pemerintahan Khan bukanlah yang pertama bergerak menuju Beijing, tetapi ia tentu saja terus membangun hubungan dengan China.

Imran Khan memuluskan Koridor Ekonomi China-Pakistan yang baru, jaringan infrastruktur senilai $62 miliar yang menghubungkan kedua negara dan membantu meningkatkan perdagangan di seluruh dunia.

Sering digambarkan sebagai Rencana Marshall China, proyek yang sedang dibangun mencakup jalan raya sepanjang 700 mil antara Karachi dan Lahore,

Serta jaringan jalan yang luas dan jalur kereta api berkecepatan tinggi yang melintasi negara dan menghubungkan kota-kota besar Pakistan dengan pusat perdagangan Kashgar di ujung barat Cina.

Pakistan memainkan peran utama dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan China, berkat Pelabuhan Gwadar di Laut Arab.

Pelabuhan baru tersebut sudah menjadi pusat perdagangan utama dan sedang dalam proses perluasan secara luas.

Proses ini diatur untuk menjadikannya salah satu lokasi terpenting untuk perdagangan dunia. Pakistan akan segera terhubung ke Cina barat melalui kereta api.

Ini menciptakan Jalur Sutra baru dan rute darat dari Timur ke Asia Barat, memotong waktu pengiriman dan memungkinkan kapal-kapal Cina menghindari Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang diperebutkan.

Sebuah simbol peningkatan hubungan antara kedua negara muncul awal tahun ini ketika Khan menentang perintah barat untuk memboikot Olimpiade Musim Dingin Beijing.

Ia bahkan menghadiri upacara pembukaan. Khan telah memuji inisiatif anti-kemiskinan China dan telah digambarkan sebagai "sahabat" baru negara itu di panggung internasional.

Perdana menteri yang digulingkan juga memprovokasi kemarahan Washington dengan menjalin hubungan baik dengan Rusia.

Pakistan menolak untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, apalagi membantu AS menjatuhkan sanksi pada Moskow.

Memang, secara kebetulan, Khan berada di Moskow pada 24 Februari, merundingkan kesepakatan ekonomi yang luas di mana Pakistan setuju untuk membeli gas Rusia dan mengimpor 2 juta ton biji-bijian.

Washington secara langsung mengomunikasikan ketidaksenangannya dengan Khan atas keputusannya menjadi pemimpin Pakistan pertama dalam lebih dari dua dekade yang mengunjungi Moskow.

Di tingkat regional, pemerintahan Khan juga telah mengambil langkah-langkah yang membuat marah satu-satunya negara adidaya di dunia itu.

Khan telah berusaha untuk meningkatkan kerjasama bilateral yang erat untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan transportasi dengan Iran, menggambarkan perbatasan 517 mil mereka sebagai perbatasan “perdamaian dan persahabatan”.

Pada 2019, ia juga mencoba menengahi negosiasi perdamaian antara Iran dan Arab Saudi, sebuah kesepakatan yang bisa membawa lebih banyak perdamaian ke Timur Tengah.

Pemerintahan Trump dengan keras menentang negosiasi ini, menggagalkannya beberapa minggu kemudian dengan membunuh Jenderal Iran Qassem Soleimani.

Khan mengutuk AS sanksi terhadap Iran dan menyerukan penghapusan mereka. “Sangat tidak adil mereka berurusan dengan wabah yang begitu besar di satu sisi, dan di sisi lain, mereka menghadapi sanksi internasional,” katanya pada 2020.

Meskipun dia telah mendukung Iran, dia juga secara terbuka menentang banyak kebijakan kunci AS. sekutu Arab Saudi dan Israel.

Khan berhasil berkampanye menentang keterlibatan Pakistan dalam perang yang dipimpin Saudi di Yaman, sementara dia secara konsisten memperjuangkan hak-hak Palestina dan menuntut dunia Muslim berbuat lebih banyak untuk membantu mereka.

Sementara dia dianggap dekat dengan Angkatan Darat pada 2018, dalam beberapa pekan terakhir, menjadi jelas militer telah menyerang Khan.

Selama konferensi pers yang jarang terjadi, juru bicara Angkatan Darat Mayor Jenderal Babar Iftikhar tegas menolak klaim Khan tentang kudeta yang didukung asing.

“Kata-kata yang digunakan ada di depan Anda … seperti yang saya katakan … kata-kata yang digunakan jelas. Apakah ada kata seperti konspirasi yang digunakan di dalamnya? Saya kira tidak,” katanya.

Iftikhar juga mengkritik perjalanan Khan ke Rusia sebagai “sangat memalukan.” Jadi, sementara publik Pakistan mungkin telah menerima pergeseran negara itu ke arah China dan Rusia, militer tentu saja tidak.

Banyak jenderal top memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat, telah dilatih dan secara teratur bepergian ke sana untuk mendapatkan pengajaran.

Pembentukan militer yang sepenuhnya kebarat-baratan jauh lebih tidak tertarik untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan China mereka, dan lebih suka menghabiskan waktu berbulan-bulan di AS.

Lebih jauh lagi, seperti yang dicatat wartawan Pakistan Waqas Ahmed, militer Pakistan hampir seluruhnya dilengkapi persenjataan AS.

Persenjataan teknologi Cina mereka anggap lebih rendah. Akibatnya, tampak jelas militer memainkan peran yang menentukan dalam penggulingan Khan.

Meskipun AS menyangkal keterlibatan dan peran mereka, menurut lan McLeod, bukti tidak langsung menunjukkan Washington memiliki peran terkait pencopotan Imran Khan dari kekuasaan.

Alan MacLeod adalah seorang PhD yang menerbitkan dua buku: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting.

Buku kedua, Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent. Ia menulis untuk FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine, dan Common Dreams.(Tribunnews.com/Mintpressnews.com/xna)