TRIBUNNEWS.COM, BRUSSEL - Komisi Eropa mengusulkan paket sanksi keenam terhadap Moskow, termasuk embargo penuh impor minyak Rusia.

Langkah-langkah baru, mencakup penghentian impor minyak mentah Rusia selama enam bulan, diumumkan Presiden Uni Eropa, Ursula von der Leyen di Parlemen Eropa, Brussel, Belgia, Rabu (4/5/2022).

Usulan itu harus disetujui suara bulat 27 negara anggota blok Eropa. Meski demikian, ada beberapa anggota Uni Eropa sudah meminta kelonggaran.

“Beberapa negara anggota sangat bergantung pada minyak Rusia. Tapi kita hanya harus bekerja di atas segalanya,” kata Ursula.

“Kami sekarang mengusulkan larangan minyak Rusia. Ini akan menjadi larangan impor lengkap untuk semua minyak Rusia, lintas laut dan pipa, minyak mentah dan sulingan,” lanjut Urusla von der Leyen.

Baca juga: Uni Eropa Siapkan Sanksi Keenam Untuk Kremlin, Akan Bebaskan Jerman Dari Ketergantungan Migas Rusia

Baca juga: Dibayangi Larangan Impor dari Rusia oleh Uni Eropa, Harga Minyak Kembali Naik

Pengecualian dibuat untuk Hungaria dan Slovakia, memberi mereka masa transisi yang lebih lama. Namun Presiden Uni Eropa tidak memberikan rincian tentang hal itu selama pidatonya.

Kedua negara masing-masing menerima 58 persen dan 96 persen mpor minyak mereka dari Rusia. Mereka kemungkinan dapat melanjutkan pembelian mereka hingga 2023.

Slovakia sebelumnya menuntut pembebasan dari larangan Uni Eropa terhadap minyak Rusia. Hongaria telah berulang kali menolak menandatangani sanksi yang melibatkan energi.

Perkembangan lain, Moskow memasukkan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida ke daftar orang yang terkena sanksi yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Rusia.

Langkah itu dilakukan sebagai tanggapan atas kampanye anti-Rusia yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dipimpin pemerintahan Kishida.

Moskow telah memasukkan 63 pejabat dan tokoh masyarakat ke daftar hitam, dengan menteri luar negeri negara itu, menteri pertahanan, menteri keuangan dan kehakiman di antara mereka.

Mereka semua dilarang memasuki Rusia. Kementerian luar negeri menyalahkan Tokyo atas retorika yang tidak dapat diterima terhadap Federasi Rusia.

Termasuk pencemaran nama baik dan ancaman langsung, yang diulangi tokoh masyarakat, pakar dan perwakilan media Jepang, dan sepenuhnya menjadi sasaran bias barat.

Sejak Rusia meluncurkan operasi militernya di Ukraina pada akhir Februari, Jepang mendukung sanksi barat yang dijatuhkan terhadap Moskow.

Termasuk membekukan aset individu Rusia, melarang impor barang-barang tertentu dan menghapus impor batu bara (yang mencakup sekitar 11 persen kebutuhan batu bara negara itu).

Pada Maret, di tengah hubungan yang memburuk, Rusia mengakhiri pengaturan sejak 1991 yang memungkinkan warga negara Jepang mengunjungi Kepulauan Kuril tanpa visa.

Mereka juga telah memutuskan pembicaraan dengan Jepang untuk secara resmi mengakhiri Perang Dunia II, mengutip perilaku Tokyo yang secara terbuka tidak ramah.

Kedua negara tidak pernah secara resmi menandatangani perjanjian damai setelah Perang Dunia II.

Mereka terlibat perselisihan atas empat pulau paling selatan di deretan pulau karang Kuril, yang oleh Jepang disebut sebagai "Wilayah Utara".

Jerman Dukung Finlandia dan Swedia

Di Berlin, Kanselir Jerman menyatakan mendukung masuknya Finlandia dan Swedia ke dalam aliansi militer NATO.

Kanselir Olaf Scholz merespon keinginan kedua negara Nordik itu yang menyatakan minatnya bergabung meskipun sudah puluhan tahun netral.

Scholz bertemu timpalannya dari Finlandia dan Swedia di sebuah kota dekat Berlin, dan ia berjanji mendukung upaya kedua negara bergabung NATO.

“Bagi kami jelas, jika kedua negara ini memutuskan mereka harus bergabung dengan aliansi NATO maka mereka dapat mengandalkan dukungan kami,” katanya.

“Bahkan pada periode sebelum keanggotaan NATO tersebut diputuskan, mereka selalu dapat mengandalkan dukungan Jerman. Sebagai orang Eropa, kami melihat diri kami berkewajiban untuk melakukannya,” imbuhnya.

Komentar Scholz mengikuti laporan Helsinki dapat menyatakan niatnya untuk bergabung dengan NATO pada awal minggu depan.

Presiden Sauli Niinisto konon akan mengumumkan langkah tersebut pada 12 Mei. Masih belum jelas apakah Stockholm akan mengikutinya.

Parlemen negara itu baru-baru ini mengatakan akan meninjau kebijakan keamanan Swedia sebelum keputusan dibuat.

Menteri Luar Negeri Finlandia Pekka Haavisto mengatakan negaranya pada akhirnya dapat melanjutkan rencana tanpa menunggu tetangganya.

Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson mengatakan keputusan belum dibuat dan semua opsi ada di meja.

Komentar senada sebelumnya disampaikan Perdana menteri Finlandia, Sanna Marin.

“Finlandia dan Swedia menghadapi keputusan penting mengenai keamanan mereka sendiri,” kata Marin.

“Serangan Rusia ke Ukraina telah secara dramatis mengubah lingkungan keamanan kami, dan itu tidak dapat dibatalkan,” lanjutnya.

Kanselir Jerman juga menyebut operasi militer Rusia sebagai “titik balik” untuk keamanan di benua itu.

Serangan itu mendorong Berlin membatalkan kebijakan lama yang melarang pengiriman senjata ke zona konflik aktif.

“Itu benar dan perlu untuk mengubah kebijakan itu,” lanjut Scholz.

“Kami sekarang memberikan dukungan skala besar (ke Ukraina), yang akan terus kami lakukan,” katanya.(Tribunnews.com/RussiaToday/Sputniknews/xna)