TRIBUNNEWS.COM - Yoon Suk-yeol telah dilantik menjadi presiden baru Korea Selatan, Selasa (10/5/2022).

Dia menjanjikan rencana "berani" ke Korea Utara, dan memperkuat demokrasi, serta kebebasan.

Dilansir Al Jazeera, Yoon yang merupakan mantan jaksa, memenangkan pemilihan pada bulan Maret dengan selisih tipis.

Dia berjanji untuk "menangani dengan tegas" ancaman yang ditimbulkan oleh rezim Kim Jong Un dengan membuka pintu dialog.

Baca juga: Presiden Moon Serukan Perdamaian dengan Korea Utara dalam Pidato Perpisahan

Baca juga: Korut Tembakkan Rudal Balistik, Seoul : Bisa Rusak Perdamaian di Semenanjung Korea

Yoon yang berusia 61 tahun menawarkan cabang zaitun ke Pyongyang, yang telah melakukan rekor 15 tes senjata sejak Januari, dua di antaranya dalam seminggu terakhir.

“Sementara program senjata nuklir Korea Utara merupakan ancaman tidak hanya bagi keamanan kami dan Asia Timur Laut, pintu untuk dialog akan tetap terbuka sehingga kami dapat menyelesaikan ancaman ini secara damai,” kata presiden baru itu kepada sekitar 40.000 orang selama pertemuan di luar Gedung Majelis Nasional.

“Jika Korea Utara benar-benar memulai proses untuk menyelesaikan denuklirisasi, kami siap bekerja dengan komunitas internasional untuk menyajikan rencana berani yang akan sangat memperkuat ekonomi Korea Utara dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya.”

Duduk di antara para tamu adalah Wakil Presiden China Wang Qishan, menteri luar negeri Jepang Yoshimasa Hayashi, dan Doug Emhoff, suami dari Wakil Presiden AS Kamala Harris, juga hadir.

Yoon juga berbicara tentang penguatan demokrasi dan ekonomi Korea Selatan.

Dia menyebut 'kebebasan' sebanyak 35 kali dalam pidatonya.

“Ini adalah panggilan generasi kita untuk membangun bangsa yang menganut demokrasi liberal dan memastikan ekonomi pasar yang berkembang, bangsa yang memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota terpercaya dari masyarakat internasional, dan bangsa yang benar-benar milik rakyat,” katanya, dikutip dari koreaherald.

Yoon menjabat dengan beberapa peringkat persetujuan terendah - sekitar 41 persen, menurut jajak pendapat Gallup baru-baru ini - dari setiap presiden Korea Selatan yang dipilih secara demokratis.

Sebuah rencana untuk merelokasi kantor kepresidenan dari Gedung Biru yang telah berusia puluhan tahun telah memperburuk suasana hati publik dengan banyak warga Korea Selatan melihat langkah yang mahal itu sebagai hal yang tidak perlu.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)