Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah China mengeluarkan kebijakan baru yang melarang warga Uighur di wilayah Xinjiang untuk membahas jaringan kamp interniran, atau menerima panggilan dari nomor telepon internasional.

Hal ini dilakukan jelang adanya kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet ke Xinjiang.

Dikutip dari Radio Free Asia (RFA), petugas kepolisian yang bekerja di Kashgar mengatakan bahwa polisi menerima pemberitahuan khusus dari pemerintah terkait persiapan kunjungan Michelle Bachelet yang rencananya berlangsung bulan ini.

"Sesi studi politik diadakan pada hari Rabu, dan pemberitahuan prefektur dan daerah otonom sedang dipelajari saat mereka tiba," kata petugas kepolisian kepada RFA, dikutip Kamis (19/5/2022).

Baca juga: Sedih, Covid-19 Bikin Sektor Properti China Ambruk dan Tingkat Pengangguran Naik

Muslim Uighur juga disebut telah mendapat peringatan untuk tidak mengajukan pertanyaan atau berbicara secara spontan saat tim PBB tiba.

"Kami diberitahu untuk tidak berbicara tentang pendidikan ulang dan situasi saat ini, dan bahwa kami harus berbicara secara positif tentang kehidupan di sini," ungkap dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak berwenang China disebut telah menahan 1,8 juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya sejak 2017.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara barat lainnya juga telah menyatakan bahwa perlakuan Tiongkok terhadap Uighur dan minoritas Turki di Xinjiang merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun China menolak tuduhan itu dan menegaskan bahwa pusat pendidikan ulang adalah bagian dari upaya memerangi terorisme dan ekstremisme dengan memberikan pelatihan kejuruan.