TRIBUNNEWS.COM -- Perilaku Ukraina dalam negosiasi dengan Rusia membuat orang berpikir bahwa Kiev tidak menginginkan perdamaian, Vladimir Medinsky, kepala delegasi Rusia dan ajudan Presiden Vladimir Putin, mengatakan kepada wartawan, Kamis.

"Sudah dua bulan, tetapi Ukraina tidak mau repot-repot memberikan tanggapan resmi, memberi tahu kami secara lisan bahwa sedang ada jeda," kata Medinsky di sela-sela Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg.

"Karena itu saya merasa bahwa kepemimpinan Ukraina tidak menginginkan perdamaian," ujarnya dikutip oleh TASS.

Baca juga: Gazprom Rusia Potong Aliran Gas di Nord Stream 1, Jerman Sebut Harga Bahan Bakar Bisa Naik

Perundingan Rusia-Ukraina dimulai pada 28 Februari. Kedua pihak mengadakan beberapa pertemuan di Belarus, kemudian melanjutkan diskusi melalui tautan video.

Putaran terakhir pembicaraan berlangsung di Istanbul pada 29 Maret.
Pada 12 April, Putin mengatakan bahwa Kiev menyimpang dari kesepakatan Istanbul, membuat negosiasi menemui jalan buntu.

Moskow telah mempresentasikan rancangan perjanjiannya ke Kiev dan menunggu tanggapannya, kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov pada 20 April.

Langkah PBB

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan pertamanya terkait invasi Rusia ke Ukraina.

Dengan suara bulat, Badan tersebut menyatakan dukungan kuat seruan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antionio Guterres untuk menemukan solusi damai "perselisihan" di Ukraina.

Dilansir Al Jazeera, pernyataan singkat yang diadopsi selama pertemuan sangat singkat itu tidak menggunakan kata-kata 'perang', 'konflik', atau 'invasi'.

Baca juga: Dipersulit Bertemu Anak yang Kini Berusia 8 Tahun, Nassar Merasa Tertekan: Tiap Hari Selalu Nangis

Seperti diketahui, banyak anggota Dewan menyebut aksi militer Rusia yang berkelanjutan di Ukraina dengan kata-kata itu.

Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dewan Keamanan menghadiri pertemuan tentang situasi yang sedang berlangsung di Ukraina pada 05 Mei 2022 di New York City.

António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, telah menekankan perlunya mengakhiri perang di Ukraina dan untuk memulihkan produksi pertanian Ukraina serta produksi pangan dan pupuk Rusia sebelum negara-negara menghadapi krisis pangan yang parah.

Sedangkan Moskow menjulukinya sebagai "operasi militer khusus".