Rusia Mengonfirmasi Vladimir Putin Berpartisipasi dalam KTT G20
Ajudan Vladimir Putin mengonfirmasi bahwa Presiden Rusia akan menghadiri Presidensi G20 di Bali, Indonesia, Senin (27/6/2022).
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Tiara Shelavie

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin menerima undangan Indonesia untuk mengambil bagian dalam pertemuan puncak G20.
Dilansir TASS, ajudan Presiden, Yury Ushakov mengatakan kepada media bahwa rincian terkait agenda tersebut masih belum final, Senin (27/6/2022).
"Ya sudah kami konfirmasi. Partisipasi kami sudah jatuh tempo," katanya.
Baca juga: Tuan Rumah MotoGP 2022 dan G20, Kepemimpinan Jokowi Dinilai Makin Perkuat Kepercayaan Internasional
Pada saat yang sama, dia tidak yakin apakah Putin akan menghadiri pertemuan itu secara langsung atau berpartisipasi melalui tautan video.
"Saya tidak tahu. Untuk saat ini, mereka telah diundang untuk berpartisipasi secara pribadi, tetapi ada banyak waktu tersisa," tambahnya.
"Saya berharap situasi pandemi memungkinkan untuk mengadakan forum penting ini secara tatap muka. Saya tidak ingin menerka-nerka," katanya.

Beberapa negara, katanya, tetap tertutup dalam konteks pandemi.
“Kami telah menerima undangan resmi, yang sangat penting mengingat tekanan yang telah dan masih dihadapi oleh masyarakat Indonesia,” tambahnya.
Ushakov menegaskan, masalah ini akan menjadi agenda kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Moskow pada 30 Juni mendatang.
"Kami mengucapkan terima kasih atas undangannya dan mengatakan bahwa kami akan tertarik untuk berpartisipasi. Masih banyak waktu yang tersisa. Kita lihat saja nanti," tutup Ushakov.
Dia mengingatkan bahwa Jokowi telah mengundang Putin untuk berpartisipasi dalam KTT G20 di Bali pada 15-16 November 2022.
Baca juga: Rudal Rusia Hantam Mal di Ukraina yang Sedang Ramai Pengunjung, Data Sementara 13 Orang Tewas

Meski ditekan Barat, Jokowi tetap undang Rusia
Indonesia, yang memegang kursi kepresidenan G20 tahun ini.
Pemerintahan Jokowi berada di bawah tekanan berat dari Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk mengecualikan Rusia setelah invasinya ke Ukraina.