Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, COLOMBO - Perdana Menteri (PM) Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe mengatakan bahwa stabilisasi dan pemulihan negara itu diprediksi membutuhkan waktu sekitar 18 bulan.

Ia menambahkan bahwa jalan ke depan akan mencakup proposal ekonomi yang didorong oleh konsensus dan amandemen ke-21.

Dikutip dari laman www.dailynews.lk, Senin (4/7/2022), Wickremesinghe menyampaikan bahwa India memiliki lebih sedikit birokrasi dalam membantu Sri Lanka.

Sedangkan China tidak mengalihkan fokusnya dari Asia Tenggara dan tertarik pada Asia Selatan.

"China memiliki banyak kepentingan di kawasan ini, dan India juga akan punya banyak informasi tentang kami dengan perbatasan di Himalaya. Saya tidak berpikir China telah meningkatkan minat mereka di Asia Selatan, di Sri Lanka, di Kepulauan, di Maladewa, Seychelles. Namun saya pikir minat itu masih ada pada India, karena jika tidak, India tidak akan memindahkan pasukan di sekitar Ladakh," kata Wickremesinghe.

Kendati demikian, ia terus menekankan bahwa China tidak meninggalkan Sri Lanka, namun Sri Lanka lebih memilih India.

"Kami memang fokus pada India untuk bantuan awal, karena saya tidak berpikir kami bisa mendapatkan banyak dari China atau Jepang. Kami memutuskan akan ikut bersama dengan India, karena India muncul dengan uang terlebih dahulu. Ini adalah pertanyaan tentang siapa yang memiliki lebih sedikit birokrasi," jelas Wickremesinghe.

Dirinya kemudian menambahkan bahwa ia akan menelepon PM India Narendra Modi untuk menyampaikan terima kasih atas bantuannya.

Berbicara tentang politik dalam negeri, Wickremesinghe menegaskan bahwa tidak ada campur tangan dari Presiden Gotabaya Rajapaksa.

Baca juga: Sri Lanka Krisis Bahan Bakar, Rapat Parlemen Dibatasi Selama 3 Hari

"Saya bukan CEO yang ditunjuk oleh Rajapaksa, saya Perdana Menteri. Saya Perdana Menteri Independen, tidak ada campur tangan dari Gotabaya Rajapaksa. Jika ada perbedaan, kita harus menyelesaikannya di kabinet," tegas Wickremesinghe.

Ia pun tidak memungkiri bahwa memang 'ada perbedaan pendapat' antara dirinya dan Presiden Sri Lanka itu.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa Gotabaya Rajapaksa akan membawa amandemen ke-21 yang memberdayakan parlemen atas Presiden eksekutif.

"Ada perbedaan pendapat pada amandemen ke-21 sebelumnya di dalam partai yang berkuasa, namun kesepakatan ini akhirnya dibawa sejauh ini, dan tidak ada reaksi yang merugikan," papar Wickremesinghe.

Ia meyakini bahwa partai Gotabaya Rajapaksa yakni Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) akan ikut bergabung.

"Dan ia ini juga merupakan seorang Presiden. Itu masih menguntungkannya, bukan merugikannya," tutur Wickremesinghe.

Menyebut krisis ekonomi adalah peristiwa 'buatan manusia', Wickremesinghe mengatakan bahwa tanggung jawab terletak pada para politisi dan pemerintahan Rajapaksa.

Terkait Presiden Gotabaya Rajapaksa, ia kemudian menuturkan bahwa sejauh ini sosok nomor 1 di Sri Lanka itu memang telah banyak disalahkan karena dianggap gagal menyelamatkan negara dari kebangkrutan.

Namun tidak ada yang bisa memecatnya begitu saja dari kursi kepresidenan.

"Ia telah disalahkan secara terbuka, tidak hanya sekali tetapi dua kali, namun ia tidak meninggalkan jabatannya. Anda tidak dapat memecatnya dari jabatannya, karena berdasarkan proposal yang diajukan oleh bi-asosiasi, tidak perlu baginya untuk meninggalkan kantor," tegas Wickremesinghe.

Baca juga: Dapat Pupuk dari India, Petani Sri Lanka Terima Bantuan Pupuk Urea dengan Harga Miring

Perdana Menteri yang telah menjabat sebanyak 6 kali itu mengatakan bahwa tugasnya saat ini adalah 'pekerjaan paling menantang yang pernah ia miliki'.

"Seseorang harus menerima tantangan untuk menertibkan ekonomi negara," kata Wickremesinghe.

Perlu diketahui, pemimpin veteran itu kali pertama terpilih menjabat sebagai Perdana Menteri pada 1994 silam, dan saat ini dirinya telah berusia 73 tahun.

Sumber