TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengumumkan ia mengundurkan diri, Kamis (7/7/2022).

Pengumuman ini disampaikan Johnson usai dirinya kehilangan dukungan secara dramatis dari para menteri dan sebagian besar anggota parlemen Konservatif.

Namun, Johnson mengatakan ia akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris sampai penggantinya dipilih.

Dikutip dari Reuters, kepopuleran Johnson menurun drastis, menjadikannya seperti orang 'terbuang'.

Di awal ia menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris pada tiga tahun lalu, Johnson berjanji untuk mewujudkan Brexit dan menyelamatkannya dari perselisihan pahit, buntut dari referendum tahun 2016.

Sejak itu, beberapa anggota Partai Konservatif mendukung Johnson secara antusias.

Baca juga: PM Inggris Boris Johnson Awalnya Tak Mau Mundur karena Mandat Kolosal, Lantas Muncul Desakan

Sementara anggota yang lain, meskipun keberatan, tetap mendukung Johnson karena mampu menarik sebagian pemilih yang biasanya menolak partai mereka.

Hal itu terbukti pada Desember 2019.

Namun, pendekatan pemerintahan Johnson yang agresif dan sering kacau, serta serangkaian skandal yang mengikutinya, membuat anggota parlemen berpaling.

Sedangkan, jajak pendapat menunjukkan ia tak lagi populer di masyarakat.

Puncak dari skandal Johnson baru-baru ini meletus setelah anggota parlemen, Chris Pincher, diberhentikan karena tuduhan telah melakukan pelecehan terhadap pria di klub pribadi.

Johnson harus meminta maaf karena telah mengetahui bahwa Pincher telah menjadi subjek pengaduan pelecehan seksual di masa lalu.

Kasus Pincher ini menyusul skandal dan kesalahan langkah Johnson lainnya selama berbulan-bulan, termasuk laporan yang memberatkan tentang pesta mabuk-mabukan di kediamannya dan kantornya di Downing Street, dimana kegiatan itu melanggar aturan lockdown Covid-19.

Ia pun berujung didenda oleh polisi atas pesta ulang tahunnya yang ke-56.

Johnson juga dikritik bahwa ia tidak berbuat cukup untuk mengatasi inflasi, dengan banyak warga Inggris berjuang untuk mengatasi kenaikan harga bahan bakar dan makanan.

Baca juga: Beda Reaksi Mundurnya Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris: Rusia Senang, Ukraina Sedih

Dalam pidato pengunduran dirinya, Johnson menyoroti keberhasilannya - mulai dari menyelesaikan Brexit hingga memastikan peluncuran vaksin Covid-19 tercepat di Eropa.

Namun ia mengatakan, upayanya untuk meyakinkan rekan-rekannya bahwa mengubah pemimpin ketika ada perang di Ukraina dan pemerintah memenuhi agendanya telah gagal.

"Saya menyesal tidak berhasil dalam argumen-argumen itu. Dan tentu saja, menyakitkan tidak bisa melihat begitu banyak ide dan proyek sendiri (bisa terwujud)," katanya.

"Tapi, seperti yang telah kita lihat di Westminster, naluri kawanan sangat kuat - ketika kawanan bergerak, ia bergerak, dan teman-teman, dalam politik tidak ada seorang pun yang sangat diperlukan."

Mengutip NBC News, Johnson menjadi Perdana Menteri Inggris ketiga berturut-turut yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, mengikuti jejak Theresa May dan David Cameron.

Lebih dari 50 Menteri Mundur

Lebih dari 50 menteri mengundurkan diri dari pemerintahan Boris Johnson dalam kurun waktu 48 jam.

Indiden ini bermula ketika dua menteri mengundurkan diri pada Selasa (5/7/2022) malam, lalu yang lainnya secara cepat mengikuti langkah tersebut, Rabu (6/7/2022).

Pada Kamis (7/7/2022), lebih banyak menteri mengundurkan diri, termasuk Menteri Irlandia Utara, Brandon Lewis; Menteri Keuangan, Helen Whately; dan Menteri Keuangan, Damian Hinds.

Dilansir CNBC, hingga Kamis pukul 10.00 waktu London, setidaknya ada 59 menteri yang mengundurkan diri.

Baca juga: Deretan Skandal Pemerintahan Boris Johnson, dari Partygate hingga soal Video Porno

Pengunduran diri ke-50 datang dari George Freeman, seorang menteri junior untuk ilmu pengetahuan, penelitian, dan inovasi.

Dalam surat pengunduran diri, Freeman mengatakan, “Puncak dari kurangnya transparansi dan keterbukaan Anda dengan Parlemen (dan kesediaan untuk meminta Menteri Anda menyesatkan Parlemen), penghapusan pilar utama dari kode Menteri, penanganan Anda terhadap penunjukan Wakil Kepala Whip yang ternyata Anda tahu memiliki riwayat tuduhan pelecehan seksual, terlalu berlebihan.”

Menteri Keuangan Nadhim Zahawi - yang baru diangkat Selasa setelah pengunduran diri Rishi Sunak - juga mengungkapkan bahwa dia dan menteri Kabinet lainnya telah memberi tahu Johnson bahwa dia harus "pergi dengan bermartabat."

“Saya sedih dia (Johnson) tidak mendengarkan dan dia sekarang merusak pencapaian luar biasa dari Pemerintah ini pada jam selarut ini,” kata Zahawi dalam surat publik Kamis pagi.

“Tetapi, negara ini layak mendapatkan Pemerintah yang tidak hanya stabil, tetapi juga bertindak dengan integritas."

"Perdana Menteri, Anda tahu di dalam hati Anda apa hal yang benar untuk dilakukan, dan pergilah (mundur) sekarang.”

Menteri Pendidikan baru, Michelle Donelan, yang ditunjuk untuk menggantikan Zahawi yang dipromosikan pada Selasa, menjadi menteri ke-54 yang mengundurkan diri.

Ia memberi tahu Johnson dalam sebuah surat, “Saya tidak melihat upaya Anda mempertahankan jabatan, tetapi tanpa mekanisme formal untuk memecat Anda, tampaknya satu-satunya cara (mengundurkan diri) mungkin adalah bagi kita yang tetap di kabinet untuk memaksa Anda (mundur). ”

Johnson telah terlibat dalam serangkaian skandal dan tuduhan menyesatkan publik, tetapi yang menjadi pukulan telak bagi banyak anggota parlemen adalah kasus Chris Pincher.

Pekan lalu, Pincher diskors di tengah tuduhan bahwa ia mabuk dan meraba-raba dua pria di klub pribadi.

Baca juga: Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Mengundurkan Diri Setelah Ditinggal Puluhan Menterinya

Johnson pada hari Selasa, meminta maaf karena menunjuk Pincher - peran senior partai - meskipun mengetahui penyelidikan atas perilakunya pada tahun 2019.

Pengungkapan bahwa Johnson mengetahui tuduhan pelanggaran terhadap Pincher sebelum pengangkatannya, dan perubahan berulang pada baris yang berasal dari No. 10, mendorong pengunduran diri Sunak dan Menteri Kesehatan, Sajid Javid, pada Selasa malam.

Dalam pidato pengunduran diri kepada Parlemen pada hari Rabu, Javid, yang juga mantan kanselir, mengatakan, "berada di antara loyalitas dan integritas menjadi tidak mungkin dalam beberapa bulan terakhir."

Johnson nyaris lolos dari mosi tidak percaya dari anggota parlemen Konservatif bulan lalu, tetapi banyak dari mereka yang sebelumnya mendukung kepemimpinannya telah berpaling dari sang perdana menteri.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)