TRIBUNNEWS.COM - Dua hari setelah puluhan ribu pengunjuk rasa memaksa Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe meninggalkan kediaman mereka, sampai sekarang kedua pemimpin negara itu belum terlihat di depan umum.

Beberapa jam sebelum para pengunjuk rasa mulai menerobos Rumah Presiden dan kantornya di Ibu Kota Kolombo pada Sabtu pagi (9/7/2022), polisi mengumumkan jam malam yang dikecam sebagai (tindakan) ilegal oleh para ahli hukum.

Di tengah kebingungan dan kekacauan setelah pengumuman jam malam pada Jumat malam (8/7/2022), diyakini keamanan presiden membuat pengaturan agar Rajapaksa melarikan diri ke tempat yang lebih aman.

Wartawan dan analis politik Kusal Perera mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keamanan presiden memiliki opsi untuk membawanya ke kamp angkatan laut melalui bunker bawah tanah yang dibangun selama kepresidenan kakak laki-laki Gotabaya, Mahinda Rajapaksa.

Dari sana, para ahli percaya, presiden berusia 73 tahun itu bisa saja dibawa ke kapal angkatan laut melalui pelabuhan Kolombo.

“Perahu-perahu itu [siap] siaga di kamp angkatan laut sejak kepresidenan Mahinda Rajapaksa,” kata Perera, yang merupakan rekan dekat Mahinda.

Baca juga: Lokasi Presiden dan PM Sri Lanka Masih Misteri, Diduga Dilarikan ke Kamp Militer Lewat Bunker

“Oleh karena itu, saya dapat berasumsi bahwa Gotabaya Rajapaksa mungkin telah dibawa ke kamp angkatan laut Sri Lanka yang berdekatan melalui bunker bawah tanah dan kemudian dibawa ke beberapa lokasi lain oleh angkatan laut bersama dengan keamanan presiden,” katanya kepada Al Jazeera.

“Tapi saya sebenarnya tidak tahu di mana kapal itu saat ini. Ini hanya perhitungan kasar.”

Banyak laporan media, mengutip sumber-sumber militer, juga mengatakan Rajapaksa saat ini berada di kapal angkatan laut di laut.

Sumber yang dekat dengan presiden juga mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia bisa berada di kapal di dekat perbatasan Sri Lanka dan dia bisa melarikan diri dari negara itu jika situasinya semakin buruk.

Pengamanan pemimpin politik

Menteri Keamanan Publik Tiran Alles, menteri yang bertanggung jawab atas kepolisian, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa para pejabat keamanan dijadwalkan bertemu pada Senin malam untuk menilai situasi keamanan di negara itu.

Pengaturan keamanan bagi para pemimpin politik juga akan menjadi agenda, katanya.

“Kami tidak akan membahas di mana presiden berada. Kami tidak akan membahasnya atau mengungkapkannya,” kata Alles kepada Al Jazeera.