Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Kabinet kedua PM Jepang Fumio Kishida yang dilantik Rabu ini (10/8/2022) disebut  menjadi "kabinet yang digerakkan oleh kebijakan" yang akan menanggapi keadaan darurat, dan akan fokus pada penguatan drastis kemampuan pertahanan dan realisasi "kapitalisme baru."

Bahkan PM Kishida menekankan harus menghukum berat apabila ada kesalahan dilakukan sekte Toitsu Kyokai atau gereja unifikasi Jepang.

"Untuk menerobos situasi sulit yang dikatakan hanya terjadi sekali dalam beberapa dekade, kami telah meluncurkan pemerintahan koalisi baru Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Komeito Baru," ungkap PM Kishida dalam jumpa pers malam ini (10/8/2022).

Dia menambahkan, "Kami menghadapi tantangan yang akan menandai sejarah baik di dalam maupun di luar negeri, seperti virus corona baru, krisis Ukraina, ketegangan dalam hubungan AS-China atas Taiwan, dan harga internasional yang meningkat tinggi. Sebagai kabinet, kami telah memutuskan untuk menunjuk menteri yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk menghadapi banyaknya tantangan."

Lima bidang prioritas yang akan ditangani oleh Kabinet baru adalah: Penguatan drastis kemampuan pertahanan, Promosi kebijakan keamanan ekonomi, Revitalisasi ekonomi melalui realisasi “kapitalisme baru”.

Selain itu juga bagaimana langkah-langkahnya, termasuk penanganan corona baru di bawah Undang-Undang Penyakit Menular.

Lalu PM Kishida juga  menunjukkan niatnya untuk melakukan yang terbaik untuk memperkuat tindakan pencegahan terhadap penurunan angka kelahiran.

Dia juga mengatakan, "Sangat penting untuk menyelidiki pembunuhan mantan Perdana Menteri Abe dan membangun kembali sistem keamanan."

Di sisi lain, mengenai hubungan antara mantan Gereja Unifikasi (toitsu kyokai) dan politisi, PM Kishida berulang kali menjelaskan bahwa dia tidak memiliki hubungan dengannya, dan berkata, "Kita harus sangat berhati-hati untuk tidak menimbulkan kecurigaan di antara publik mengenai hubungan sekte tersebut dengan pemerintah."

Selanjutnya untuk menghilangkan kecurigaan rakyat, pada saat Kabinet dibentuk, diperintahkan secara tegas untuk memeriksa hubungan dengan organisasi terkait atas tanggung jawab politisi, dan meninjau secara ketat berdasarkan hasil pemyelidikan nantinya.

"Jika ada perbuatan yang menyimpang dari hukum dalam suatu kelompok agama, akan ditindak tegas. Saya mengklarifikasi bahwa saya menginstruksikan untuk melakukan yang terbaik untuk berkonsultasi dengan bidang hukum serta tindakan ilegal seperti praktik bisnis yang jahat dan untuk membantu para korban harus dihukum berat tindak tegas."

"Saya akan melakukan operasi administrasi yang dipercaya oleh publik. Sejak saya menjabat sebagai Perdana Menteri tahun lalu. Saya sangat mementingkan mendengarkan suara rakyat dengan hati-hati dan mendapatkan kepercayaan dan empati mereka. Kami tidak akan goyah dari dasar-dasar mewujudkan politik.”

"Kami akan menjalankan  kepercayaan yang kami terima dalam dua pemilihan nasional menjadi kekuatan untuk memajukan kebijakan, dan pemerintah dan partai-partai yang berkuasa akan bekerja sama untuk menerapkan kebijakan dengan sepenuh hati dan jiwa kami, dan mengatasi situasi sulit ini," tekannya lebih lanjut.