TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia hingga saat ini masih tidak mengakui pemerintahan Taliban di Afganistan.

Keputusan itu masih belum berubah berdasarkan sejumlah parameter yang ada.

“Sejauh ini dari konteks parameter kita belum banyak melohat adanya perubahan dari parameter yang sudah pernah kita sama sama sepakati,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (25/8/2022).

Faizasyah menjelaskan parameter tersebut di antaranya terkait pembentukan pemerintahan yang inklusif yang melibatkan semua elemen masyarakat, penghormatan pada hak asasi manusia termasuk kelompok minoritas dan perempuan.

“Serta tidak menjadikan wilayah Afghanistan sebagai tempat pertumbuhan aktivitas terorisme,” katanya.

Ia menambahkan, dalam setahun ini Indonesia bisa memberikan suatu penilaian adanya kemajuan yang signifikan atas ketiga parameter tersebut.

Baca juga: Setahun Taliban Berkuasa: Wanita Afghanistan Masih Tuntut Hak-hak Perempuan hingga Dipukuli Pejuang

“Sehingga masih diperlukan waktu untuk kita mengubah posisi yang sudah kita garis bawahi sejak setahun lalu, dan memberikan suatu pengakuan khusus bagi perkembangan di Afghanistan,” ucap Faizasyah.

Kendati demikian, Indonesia memiliki misi bantuan kemanusiaan di negara itu. Adapun misi itu selain menjalankan kerja kemanusiaan, juga terus memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah pusat di Jakarta, terkait berbagai perkembangan yang perlu dicermati di Afghanistan selama negara itu berada di bawah pemerintahan Taliban.

“Jadi mereka memang disamping tugas utama tersebut sslecara terus menerus memberikan aktif kepada pemerintah kepda pusat, berbagai perkembangan yang perlu kita cermati dalam konteks bagaimana kita melihay Afganistan di bawah Taliban kedepannya,” tutur Faizasyah.

Untuk diketahui, hingga kini, Kemlu masih memantau penyaluran bantuan kemanusiaan yang dikoordinasikan dengan World Food Program (WFP).

Disebutkan bahwa tim esensial yang semula ada Islamabad sudah bergeser ke Kabul dan melakukan tugas supervisi pemberian bantuan.

Tim esensial juga akan melakukan aktivitas perlindungan WNI, mengingat ada beberapa WNI yang bekerja pada badan PBB yang sudah mulai kembali bekerja ke Afghanistan.