"Kotamadya Tripoli menganggap Parlemen, Dewan Tertinggi Negara, Dewan Presiden dan kedua pemerintah bertanggung jawab atas memburuknya situasi keamanan di ibu kota Tripoli dan menuntut masyarakat internasional untuk melindungi warga sipil," lapor LANA.

Duta Besar AS untuk Libya Richard B. Norland mendesak pentingnya menghindari bentrokan kekerasan di Tripoli, menurut tweet dari Kedutaan Besar AS di Libya.

Norland mengatakan dia dan Presiden Dewan Kepresidenan Menfi pada hari Jumat membahas perlunya de-eskalasi, cuit kedutaan pada Sabtu.

"Kami menyetujui kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan dasar konstitusional dan bergerak menuju pemilihan, dan juga tentang pentingnya mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan minyak Libya," tambahnya.

Misi Dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Libya mengatakan dalam sebuah tweet pada hari Sabtu bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa di Libya "sangat prihatin dengan bentrokan bersenjata yang sedang berlangsung termasuk penembakan sedang dan berat tanpa pandang bulu di lingkungan berpenduduk sipil di Tripoli, yang dilaporkan menyebabkan korban sipil dan kerusakan fasilitas sipil termasuk rumah sakit. ."

"PBB menyerukan penghentian segera permusuhan dan mengingatkan semua pihak tentang kewajiban mereka di bawah hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional untuk melindungi warga sipil dan objek sipil," tambah tweet itu.

(Tribunnews.com/Yurika)