TRIBUNNEWS.COM - Media sosial dihebohkan dengan isu Presiden China Xi Jinping berada di dalam tahanan rumah, Sabtu (24/9/2022).

Selain itu, laporan tidak berdasar menyatakan bahwa China berada di tengah kudeta militer.

Bahkan, beredar rumor jika seorang jenderal Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), Li Qiaoming, telah menggantikan Xi Jinping.

Menurut stasiun televisi India OdishaTV, Li Qiaoming juga menjadi anggota komite pusat Partai Komunis China (PKC).

Nikkei Asia melaporkan, Li Qiaoming menulis artikel yang selaras dengan Xi Jinping yang ingin meningkatkan kontrol partai komunis atas tentara.

"Uni Soviet runtuh karena partai tidak memiliki tentara sendiri," kata artikel Li, menurut outlet tersebut, dilansir Newsweek.

Lantas, ada apa di balik isu tersebut?

Desas-desus Xi Jinping telah digulingkan didorong oleh politisi India, Subramanian Swamy, yang men-tweet pada Sabtu.

“Ketika Xi berada di Samarkand baru-baru ini, para pemimpin Partai Komunis China seharusnya telah mencopot Xi dari penanggung jawab Angkatan Darat Partai. Kemudian diikuti tahanan rumah. Begitu rumor yang beredar," tulisnya.

Kemudian, desas-desus ini muncul sebelum Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Dalam kongres itu, Xi Jinping diperkirakan akan mengamankan kekuasaan untuk masa jabatan ketiga.

Baca juga: Isu Kudeta Militer di China, Jenderal Li Qiaoming Disebut Gantikan Xi Jinping Jadi Presiden

Diberitakan DW, para analis mengatakan bahwa penetapan tanggal kongres itu menunjukkan bahwa otoritas Xi Jinping di partai sebagian besar tetap stabil.

“Tanggal kongres partai sebelumnya di mana perubahan kepemimpinan terjadi biasanya pada bulan November, yang sebagian besar disebabkan oleh negosiasi dan kompromi antara faksi-faksi yang berbeda,” ujar Hsin-Hsien Wang, pakar politik China di National Chengchi University (NCCU) di Taiwan.

"Tetapi fakta bahwa Kongres Partai ke-20 akan diadakan pada pertengahan Oktober, seperti kongres partai sebelumnya di mana tidak ada perubahan kepemimpinan, menunjukkan bahwa fondasi otoritas Xi sangat kuat," jelasnya.

Mantan Menteri Kehakiman China Dihukum

Sebelumnya, mantan menteri kehakiman China, Fu Zhenghua, yang telah memimpin beberapa penyelidikan tingkat tinggi terhadap korupsi, dihukum dipenjara seumur hidup karena menerima suap.

Media pemerintah China menyebut, hal ini terjadi ketika pembersihan pejabat diintensifkan menjelang kongres utama partai Komunis.

Baca juga: Pakar: Tidak Ada Tanda-tanda Kudeta Xi Jinping oleh Militer China

Fu dijatuhi hukuman mati yang ditangguhkan menjadi penjara seumur hidup setelah dua tahun, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.

Menjelang persidangan Fu di kota timur laut Changchun, pengawas anti-korupsi China awal tahun ini menetapkan Fu telah menjadi bagian dari “geng politik” Sun Lijun.

Sun Lijun adalah satu di antara pejabat paling terkemuka dari aparat keamanan hingga menjadi sasaran sejak hukuman Zhou pada 2015.

Sun merupakan Wakil Menteri Keamanan Publik ketika penyelidikan terhadapnya dimulai pada 2020.

Dirinya mengakui di televisi pemerintah pada Januari 2022, bahwa ia telah berkolusi dengan beberapa pejabat penegak hukum dengan tujuan memperkaya pribadi.

Baca juga: Xi Jinping Kemungkinan Tengah Jalani Karantina, Pakar: Kudeta Militer Tak Mungkin Terjadi di China

Sun juga dituduh tidak merangkul otoritas Presiden Xi Jinping.

Pada Kamis (22/9/2022), Sun dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan hukuman dua tahun karena menerima suap, manipulasi pasar saham, dan kepemilikan senjata ilegal.

Pengaruh Sun begitu meresap di dalam partai, sehingga digambarkan oleh pihak berwenang sebagai "beracun".

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Kudeta Militer di China