Tribun

Ternyata Ada WNI di Jepang Yang Telah Puluhan Tahun Tidak Memiliki KTP

Di Jepang ternyata ada WNI yang puluhan tahun mengaku tidak memiliki KTP Indonesia dengan segala macam alasannya.

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Ternyata Ada WNI di Jepang Yang Telah Puluhan Tahun Tidak Memiliki KTP
Richard Susilo
Menteri dalam negeri  Tito Karnavian (57) 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO -  Di Jepang ternyata ada WNI yang puluhan tahun mengaku tidak memiliki KTP Indonesia dengan segala macam alasannya.

"Saya ketahui kemarin (26/9/2022) saat sosialisasi KTP Online di SRIT (Sekolah Indonesia di Tokyo) ternyata ada WNI yang puluhan tahun tidak memiliki KTP Indonesia dengan berbagai alasannya," papar sumber Tribunnews.com Kamis (29/9/2022).

WNI itu memang berdomisili di Jepang, namun sangat jarang sekali pulang ke Indonesia sehingga kebutuhan KTP tampaknya hampir tidak ada baginya di Jepang.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengomentari, "Berkat teknologi digital pelayanan Adminduk ini yang sudah serba online bisa terwujud hingga di luar negeri dan tugas negara harus hadir untuk melayani semua penduduk tidak terkecuali yang di luar negeri," katanya  kepada Tribunnews.com kemarin (28/9/2022).

Dukcapil sudah punya sistem SIAK Luar Negeri sehingga ruang pelayanan Adminduk bisa meliputi selain di di 514 kabupaten/kota, juga di 128 Perwakilan RI di luar negeri.

Dalam rangkaian acara tersebut Mendagri Tito berkenan menyerahkan secara simbolis KK, NIT dan IKD kepada WNI 26 September lalu.

Dubes Heri Akhmadi turut memonitor langsung kegiatan pelayanan jemput bola adminduk di SRIT bagi siswa WNI yang sudah berusia wajib KTP-el 17 tahun.

"Kebanyakan WNI yang berada di Jepang, khususnya Tokyo itu selain untuk bekerja juga melanjutkan studi perguruan tinggi. Jadi anak-anak ketika di Indonesia belum punya KTP sekarang sudah harus punya. Bisa rekam biometrik dan dibuatkan IKD di sini. Pelayanannya pun sudah online, cepat dan gratis," kata Dubes Heri Akhmadi.

Pelayanan adminduk bagi WNI di luar negeri ini, menurut Dirjen Zudan Arif Fakrulloh, merupakan tindak lanjut amanat PP No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk jo UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk.  

Salah satunya mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan adminduk bagi WNI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

"Dengan jemput bola ini terjadi sinkronisasi data penduduk dan WNI di luar negeri antara Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil), Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi)," kata Zudan.

Dengan sinkronisasi itu, menurutnya, akan terwujud satu data penduduk dan WNI di luar negeri yang bakal memudahkan mendapat pelayanan publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan yang membahagiakan warga negaranya.

“Tak hanya itu dengan skema ini, WNI di luar negeri dapat melakukan pelaporan diri, pelayanan adminduk dan pengaduan melalui Portal Peduli WNI. Selanjutnya dapat memilih pelayanan adminduk secara online di KBRI atau KJRI," lanjut Dirjen Zudan.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas