Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, MOSKWA - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam sebuah pengarahan pada Kamis waktu setempat mengatakan bahwa Uni Eropa (UE) harus memutuskan apakah mereka ingin konflik Ukraina diselesaikan secara diplomatis atau melalui cara kekerasan.

Saat diminta untuk menanggapi proposal yang dilaporkan Austria untuk menjadi tuan rumah pembicaraan de-eskalasi, Zakharova menegaskan bahwa Rusia hanya dapat memikirkan inisiatif semacam itu setelah UE mengetahui apa yang diperjuangkannya terhadap Ukraina.

"Pertama-tama, UE harus mengambil keputusan tentang dirinya sendiri," kata Zakharova.

Dikutip dari laman Russia Today, Kamis (6/10/2022), ia mendesak UE untuk memutuskan apakah mereka akan mengejar kebijakan luar negeri terpadu atau keputusan ditangani oleh masing-masing negara anggota.

Baca juga: Miss Grand Ukraina Kecam Keputusan Promotor MGI yang Menjadikannya Teman Sekamar Miss Grand Rusia

Rusia, kata dia, telah berulang kali mendengar 'pernyataan bertentangan' yang dilontarkan dari UE.

Zakharova mencatat bahwa banyak inisiatif yang diduga telah diajukan oleh negara-negara anggota dan kemudian ditarik kembali atau tidak pernah ditindaklanjuti karena tidak disetujui oleh blok tersebut.

"Kedua, UE juga perlu memutuskan apakah mereka mendukung pembicaraan di Ukraina, atau solusi medan perang seperti yang dikatakan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell," tegas Zakharova.

Komentar Zakharova ini muncul setelah Borrell memberikan isyarat pada Rabu kemarin bahwa UE siap untuk mencari 'solusi diplomatik' untuk konflik di Ukraina.

Kendati demikian, ia tetap berjanji bahwa blok tersebut akan terus memberikan dukungan militer dan keuangan terhadap Ukraina, sambil meningkatkan tekanan pada Rusia melalui penerapan sanksi.

Pada April lalu, Borrell mengeluarkan pernyataan yang jauh berbeda dan mengklaim bahwa konflik di Ukraina 'akan dimenangkan di medan perang'.

Sebelumnya, Rusia mengirimkan pasukan militernya ke Ukraina pada 24 Februari lalu, karena menilai Ukraina gagal mengimplementasikan perjanjian Minsk yang dirancang untuk memberikan status khusus bagi wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam Ukraina.

Baca juga: UPDATE Perang Rusia-Ukraina Hari ke-225, Ini Sejumlah Peristiwa yang Terjadi

Lalu selama referendum yang berlangsung pada akhir September lalu, dua Republik Donbass, bersama dengan Wilayah Zaporozhye dan Kherson, akhirnya memilih untuk bergabung dengan Rusia.

Selanjutnya pada Rabu kemarin, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani perjanjian penyatuan hukum dengan bekas wilayah Ukraina, yang secara resmi menjadikannya bagian dari Rusia.

Putin sebelumnya bersumpah untuk menggunakan 'segala cara' yang diperlukan demi bisa mempertahankan integritas teritorial negara dalam menghadapi ancaman eksternal.