TRIBUNNEWS.COM - Pertemuan para Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G-20 di forum Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting (JFAMM), Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (11/10/2022) membahas melonjaknya harga pupuk global

Persoalan pupuk global ini menjadi sorotan hampir seluruh negara, mulai dari Amerika Serikat, Tiongkok, India, Kanada, dan lembaga internasional lainnya seperti WBG, FAO, IMF, UN WFP, dan WTO.

Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dalam pertemuan JFAMM G20 tersebut turut menghasilkan komitmen Para Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G20 untuk menghadirkan solusi bersama dalam bentuk skema pendanaan global untuk penanganan tiga isu prioritas sektor pertanian dan pangan.

Di antaranya, sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Kedua, perdagangan pertanian yang terbuka, adil, dapat diprediksi, transparan, dan non-diskriminatif untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi semua.

Ketiga mempromosikan kewirausahaan pertanian inovatif melalui pertanian digital untuk meningkatkan penghidupan petani di pedesaan.

Ia menjelaskan, dinamika geopolitik internasional terutama perang Rusia-Ukraina, menjadi salah satu penyebab tingginya harga bahan pupuk dunia.

Baca juga: Pupuk Indonesia Raih Country Winner, Best In Future Of Industry Ecosystem

Kondisi ini berdampak pada meningkatnya harga pupuk di tingkat nasional maupun global.

Salah satu akibat yang dirasakan adalah terganggunya ketersediaan, serta meningkatnya harga pangan dan pupuk.

Semua pihak sepakat menyerukan perlu segera diupayakan penyelesaian konflik secara damai.

Dalam pertemuan tersebut, Mentan Syahrul juga mendorong hasil Pertemuan Menteri Pertanian G-20 (Agriculture Working Grup/AWG G20) agar menjadi kesepakatan bersama, terutama bahwa pangan adalah hak asasi yang harus dijaga supaya tidak ada kelaparan di dunia.

"Krisis pangan harus terantisipasi, dan bagaimana kita menemukan kerja sama yang kuat antar negara untuk mencegahnya. Pangan adalah human right, oleh karena itu tidak boleh ada barrier antar negara atas alasan apapun," tuturnya dalam Press Conference JFAMM, Selasa (11/10).

Syahrul mengatakan, Indonesia sendiri telah menyusun strategi untuk mengatasi ancaman krisis pangan, strategi tersebut berupa peningkatan kapasitas produksi utamanya komoditas pangan yang berdampak inflasi, penurunan importasi, substitusi impor, dan meningkatkan ekspor pangan.

"Krisis pangan harus terantisipasi, dan bagaimana kita menemukan kerja sama yang kuat antar negara untuk mencegahnya. Pangan adalah human right, oleh karena itu tidak boleh ada barrier antar negara atas alasan apapun," kata Dia.

Selain hadir pada kegiatan JFAMM, Mentan Syahrul juga melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank). Pertemuan tersebut ditujukan untuk memperkuat kerja sama pengembangan sektor pertanian antara Indonesia dengan Bank Dunia.

Sumber: Kontan