Mengapa Vladimir Putin Umumkan Darurat Militer di 4 Wilayah Pendudukan?
Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di empat wilayah pendudukan pada Rabu (19/10/2022) dan perintahkan mobilisasi ekonomi.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di empat wilayah pendudukan pada Rabu (19/10/2022).
Dekrit tersebut berlaku untuk Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson.
Dilansir Al Jazeera, Putin juga memberikan kekuatan tambahan kepada pihak berwenang di wilayah perbatasan Rusia.
Kebijakan ini muncul setelah serangkaian kekalahan di medan perang.
“Kami sedang mengerjakan tugas-tugas skala besar yang sangat kompleks untuk memastikan keamanan dan melindungi masa depan Rusia,” kata Putin.
Keputusan tersebut memungkinkan kemampuan yang lebih besar untuk membatasi pergerakan ke, dari, dan di dalam area.
Baca juga: UPDATE Perang Rusia-Ukraina Hari ke-239: Vladimir Putin Umumkan Darurat Militer di 4 Wilayah
Ini juga memungkinkan penduduk wilayah tersebut dipindahkan ke “zona aman”.
Diwartakan The Guardian, belum lama ini, empat wilayah tersebut menggelar referendum yang dikecam internasional sebagai "palsu".
Penasihat Presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak menggambarkan pengumuman itu sebagai "legalisasi semu dari penjarahan properti Ukraina".
Putin juga instruksikan pembentukan dewan koordinasi khusus
Putin juga menginstruksikan pemerintah untuk membentuk dewan koordinasi khusus di bawah Perdana Menteri Mikhail Mishustin.
Nantinya, mereka akan bekerja dengan daerah-daerah yang "dicaplok" untuk meningkatkan upaya perang Moskow di Ukraina.
Seorang pejabat Kyiv mengatakan dekrit itu tidak akan mengubah apa pun.
Baca juga: Ekonom Sebut Perang Rusia dan Ukraina Berdampak Luas Hingga Timbulkan Resesi, Ini Faktornya
Masih belum jelas seberapa cepat atau seberapa efektif langkah-langkah baru itu dapat meningkatkan posisi militer Rusia di lapangan.
Pertanyaan juga muncul mengenai apa pengaruhnya terhadap opini publik.
Lebih banyak pembatasan
Perintah Putin datang setelah pejabat Rusia di Kherson mengatakan kepada warga sipil untuk meninggalkan beberapa daerah sesegera mungkin.
Hal tersebut untuk mengantisipasi serangan Ukraina yang akan segera terjadi.
Pejabat setempat mengatakan mereka berencana untuk memindahkan hampir 60.000 warga sipil dari Kherson dalam jangka waktu sekitar enam hari.
Baca juga: Militer Ukraina Klaim Telah Tembak Jatuh 13 Drone Kamikaze di Mykolaiv
Mohammed Vall dari Al Jazeera, melaporkan dari Moskow, mengatakan langkah-langkah baru akan berarti "lebih banyak pembatasan pada pergerakan orang".
“Itu berarti militer dan pemerintah lokal akan memiliki hak untuk melakukan apa yang mereka inginkan dalam hal bagaimana orang bergerak atau membatasi mereka untuk berkumpul,” kata Vall.
Menurutnya, mobilisasi di daerah-daerah yang "teraneksasi" sekarang akan menjadi "mobilisasi total, bukan mobilisasi parsial", yang telah terjadi di seluruh Rusia.
Keuntungan Ukraina telah memaksa Putin melakukan serangkaian langkah yang meningkat dalam sebulan terakhir.
Beberapa langkah yang diambil Putin:
1. Pemanggilan ratusan ribu pasukan tambahan yang tidak populer.
2. Pencaplokan sepihak dari empat wilayah Ukraina.
3. Ancaman untuk menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan apa yang Rusia melihat sebagai tanahnya sendiri.
Baca juga: Dahsyatnya Drone Iran, Bak Kawanan Tawon Hantui Langit Ukraina, Porak-porandakan Ibu Kota Kiev
Sementara itu, Ukraina dan sekutu Baratnya mengecam upaya Rusia untuk secara resmi mengklaim wilayah tersebut sebagai taktik perang yang tidak berarti.
Vladimir Putin perintahkan mobilisasi ekonomi
Putin juga telah memerintahkan “mobilisasi ekonomi” di enam provinsi yang berbatasan dengan Ukraina.
Krimea dan Sevastopol, yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia pada tahun 2014 juga turut serta dalam perintah mobilisasi ekonomi tersebut.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Vladimir Putin mengatakan bahwa dia memberikan wewenang tambahan kepada para pemimpin regional dari semua provinsi Rusia.
Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum dan meningkatkan produksi untuk mendukung perang Moskow.
Undang-undang tersebut juga membatasi kebebasan bergerak masuk dan keluar dari delapan provinsi tersebut.
Berita lain terkait dengan Konflik Rusia Vs Ukraina
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)