TRIBUNNEWS.COM - Setelah mundur dari kursi Perdana Menteri Inggris, Liz Truss kembali memicu kemarahan publik karena akan menerima tunjangan tahunan senilai £115.000 atau sekira Rp 2 miliar.

Sebelumnya, Liz Truss yang mulai menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris pada 6 September 2022, mengumumkan pengunduran dirinya pada Kamis (20/10/2022) kemarin.

Dalam pidatonya, Truss mengatakan masih akan menjabat sebagai PM hingga penggantinya telah ditetapkan.

Dilansir The Guardian, muncul seruan agar Truss tidak menerima tunjangan PDCA (The Public Duty Costs Allowance). 

Serikat pekerja yang mewakili pegawai negeri sipil mengecam tunjangan eks PM yang diberikan di tengah krisis ekonomi Inggris.

"Pada saat satu dari lima pegawai negeri menggunakan bank makanan dan 35 persen melewatkan makan karena mereka tidak punya makanan, sungguh aneh bahwa Liz Truss dapat pergi begitu saja dengan apa yang secara efektif merupakan bonus £115.000," kata Mark Serwotka, sekretaris jenderal Serikat Layanan Umum dan Komersial.

Baca juga: Liz Truss Mundur, Sederet Nama Ini Disebut Jadi Kandidat Kuat Perdana Menteri Inggris

"Perdana menteri berikutnya harus memberi pegawai negeri, yang bekerja keras pada layanan penting, kenaikan gaji di atas inflasi," imbuhnya.

Truss dapat mengklaim tunjangan PDCA, yang digagas oleh Sekretaris Kabinet Sir Robin Butler setelah pengunduran diri Margaret Thatcher.

Berdasarkan aturan pemerintah, PDCA dialokasikan untuk membantu mantan perdana menteri yang masih aktif dalam kehidupan publik.

Mantan perdana menteri berhak menuntut biaya jabatan dan kesekretariatan yang diperlukan dari posisi khusus mereka dalam kehidupan publik.

Pada tahun 2020-2021, John Major dan Tony Blair mengklaim tunjangan maksimum; Gordon Brown mengklaim £114.712; David Cameron mengklaim £113.423, dan Theresa May £57.832.

"Hapus Tunjangan Biaya Tugas Publik (PDCA). Anda akan melihat lebih banyak istilah tersebut selama beberapa hari dan bulan berikutnya. Konyol bahwa Johnson, Truss, Blair dll harus mendapatkan £ 115.000 per tahun ini seumur hidup," protes Mike Galsworthy, juru kampanye Brexit.

Jo Grady, sekretaris jenderal University and College Union juga mendesak agar Truss tidak mengklaim tunjangan tersebut.

"Jutaan pekerja sektor publik, termasuk mereka yang mengubah kehidupan dalam pendidikan, berada dalam cengkeraman krisis biaya hidup yang menghancurkan. Gaji rendah membuat ribuan orang melewatkan makan dan membatasi penggunaan energi."

"Mereka akan terkejut melihat mantan perdana menteri yang akan segera mendapat penghargaan atas kegagalan bencana seperti itu. Dia harus melakukan hal yang benar dan menyerahkan uangnya," kata dia.

Steven Littlewood, asisten sekretaris jenderal FDA, menilai tunjangan sebesar Rp 2 miliar setahun untuk mantan PM yang hanya menjabat dalam waktu singkat itu bertentangan dengan pemotongan gaji terhadap para pegawai negeri di Inggris.

Pemimpin Partai Buruh, Keir Starmer turut bergabung dengan seruan agar Liz Truss menolak tunjangan hingga £115.000 per tahun yang akan menjadi haknya sebagai mantan perdana menteri.

"Dia harus menolaknya. Saya pikir itu hal yang benar untuk dilakukan. Dia hanya menjabat selama 44 hari, dia tidak benar-benar berhak untuk itu, dia harus menolaknya dan tidak mengambilnya," katanya dalam acara Good Morning Britain ITV pada  Jumat, (21/10/2022).

Senada dengan Keir Starmer, Pemimpin Demokrat Liberal, Ed Davey, juga menilai Truss tidak seharusnya menerima tunjangan tersebut.

Pengunduran Diri Liz Truss

Liz Truss mengundurkan diri sebagai perdana menteri di tengah krisis ekonomi dan politik yang berkecamuk di Inggris.

Dengan pengumumannya itu, Truss didapuk sebagai perdana menteri terpendek dalam sejarah Inggris.

Politisi Konservatif dan mantan Menteri Luar Negeri ini didesak mundur karena program ekonominya membuat pasar keuangan anjlok.

Kini, Partai Konservatif yang menjadi mayoritas di parlemen, harus mengadakan kontes pemilihan pemimpin baru hingga 28 Oktober 2022 mendatang.

Kontes ini kemungkinan akan diikuti mantan Menteri Keuangan Rishi Sunak melawan Penny Mordaunt.

Namun muncul kabar bahwa mantan PM Boris Johnson yang digulingkan pada Juni lalu, akan kembali mengajukan diri.

Pengganti Truss akan menjadi perdana menteri kelima Inggris dalam kurun waktu enam tahun.

Situasi politik di Inggris bergejolak sejak Brexit, yakni keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa pada tahun 2016.

Dalam pidatonya pada Kamis, Truss mengakui bahwa dia telah kehilangan kepercayaan dari partainya dan akan mundur minggu depan.

"Oleh karena itu saya telah berbicara dengan Yang Mulia Raja untuk memberitahu dia bahwa saya mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Konservatif," kata Truss, dilansir Reuters. 

Baca juga: Mantan PM Boris Johnson Disebut-sebut Bakal Maju Gantikan Liz Truss Jadi Perdana Menteri Inggris

Truss terpilih pada bulan September sebagai pemimpin Partai Konservatif oleh anggotanya dan dengan dukungan hanya dari sekitar sepertiga anggota parlemen partai.

Dia telah menjanjikan pemotongan pajak yang didanai dengan pinjaman, deregulasi dan pergeseran tajam ke kanan pada isu-isu budaya dan sosial.

Tapi dalam beberapa minggu dia terpaksa memecat menteri keuangan dan sekutu politik terdekatnya, Kwasi Kwarteng, dan meninggalkan hampir semua program ekonominya setelah rencana pemotongan pajak besar yang tidak didanai menghancurkan pound dan mengirim biaya pinjaman Inggris dan tingkat hipotek melonjak.

Pada hari Rabu (19/10/2022) dia kehilangan menteri kedua dari empat menteri paling senior pemerintah.

Menteri Keuangan baru, Jeremy Hunt, sekarang berlomba untuk menemukan puluhan miliar pound tabungan untuk mencoba meyakinkan investor dan membangun kembali reputasi fiskal Inggris.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)