TRIBUNNEWS.COM, ANKARA - Jelang Pemilu 2023 di Turki, isu penggunaan jilbab jadi isu pembahasan utama.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menantang oposisi, Partai Rakyat Republik (CHP) yang dipimpin Kemal Kilicdaroglu untuk menuntaskan isu hak berhijab melalui referendum konstitusi.

Hal tersebut menanggapi RUU tentang hijab yang diusulkan rival politik Erdogan itu.

Sebelumnya, partai Kilicdaroglu mengumumkan sebuah RUU yang menjamin hak memakai hijab bagi perempuan Turki.

Namun Erdogan menantang mereka untuk menuntaskan isu hak berhijab dengan konstitusi.

"Kami juga bisa melakukan ini. Apabila Anda (oposisi) berani, mari gelar referendum," kata Erdogan saat menghadiri sebuah acara di Provinsi Malatya, Sabtu (22/10/2022) sebagaimana dikutip Daily Sabah.

Baca juga: Turki Tuduh AS Gertak Arab Saudi atas Pemotongan Minyak OPEC+

Akan tetapi, Klicdaroglu menolak usual sang presiden.

Ia meminta Erdogan dan kelompok konservatif untuk mendukung RUU yang diusulkan CHP.

"Jika Anda (Erdogan) tidak kabur, kita bisa membereskan isu ini," kata Kilicdaroglu.

Isu hak berhijab dan rencana legislasinya sendiri disuarakan oleh Kilicdaroglu sejak awal Oktober. CHP pun berupaya mengajak elemen-elemen konservatif Turki untuk mendukung RUU mereka.

CHP dan kelompok sekuler dulunya justru mendukung pelarangan hijab. Namun, belakangan ini, dengan menyitir polarisasi yang makin tajam di Turki, CHP mendukung hak berhijab di ruang publik.

"Salah satu luka yang ada saat ini adalah isu hijab ini," kata Kilicdaroglu mengakui apa yang dianggapnya sebagai pandangan keliru CHP pada masa silam.

"Sudah saatnya meninggalkan isu ini. Kami membuat kerangka undang-undang yang kompatibel dengan prinsip-prinsip hukum universal. Kami menarik isu pakaian perempuan dari monopolisasi politik," lanjutnya.

Sementara itu, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang mengusung Erdogan hendak menuntaskan isu hak berhijab melalui amandemen konstitusi. Menteri Kehakiman Turki Bekir Bozdag mengumumkan akan menyerahkan rencana amandemen kepada Erdogan.

Perempuan Turki sempat dilarang berhijab di sekolah dan institusi publik. Larangan ini dulunya didukung oleh kelompok sekuler dengan CHP sebagai salah satu kendara politik utamanya.

Larangan hijab di Turki pertama diimplementasikan secara luas pada 1980-an. Larangan ini kemudian diperketat sejak 1997 usai militer memaksa pemerintahan konservatif lengser.

Sejak 2008 lalu, parlemen Turki telah mencabut larangan hijab bagi pelajar.

Sedangkan larangan hijab di institusi publik telah dicabut sejak 2013.

Berbanding terbalik dengan keadaan dekade lalu, kini Turki tengah disibukkan dengan perdebatan mengunci hak berhijab melalui hukum formal.

Turki atau Turkiye sebuah negara kesatuan dengan sistem presidensial di kawasan Eurasia.

Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Laut hingga Eropa.

Turki kerap disebut masuk kawasan Asia atau Eropa.

Namun Turki mengklaim negaranya sebenarnya ingin bergabung dengan Eropa.

Turki dikenal negara sekuler tanpa agama resmi.

Konstitusi Turki mengatur kebebasan beragama dan hati nurani.

Sumber Ipsos pada 2016,  sebanyak 82 persen penduduk Turki beragama Islam. Diikuti oleh orang-orang yang tidak terafiliasi (tidak mengikuti agama), yang terdiri dari 18 persen populasi dan yang beragama Kristen  2%.