Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pakar Hukum Internasional, Prof Hikmahanto Juwana melihat kehadiran para pemimpin negara di forum G20 lebih efektif ketimbang hadir di PBB.

Sebagaimana diketahui, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Presidensi Indonesia (RI) akan berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022.

Hikamhanto menilai Perang Dunia ketiga di ambang pintu, dimana Rusia sedang melakukan eskalasi kekuatan dan juga sudah kali kedua mengancam dengan senjata nuklir.

Menurutnya ada kebutuhan dari negara-negara yang konflik agar segera tercipta perdamaian, sebab perang tersebut telah menimbulkan efek krisis ekonomi, energi hingga krisis pangan.

"Di sini pentingnya peran Indonesia. Kita menjadi tempat untuk mereka bisa bertemu langsung," kata Hikmahanto dalam diskusi yang diselenggarakan Partai Gelora bertajuk 'Babak Baru Perang Rusia - Ukraina dan Dampaknya bagi Dunia', Rabu (8/11/2022).

Baca juga: Kata Pengamat Soal Kemungkinan KTT G20 Hasilkan Tekanan untuk Hentikan Perang di Ukraina

Presiden Asiansil itu mengatakan sejumlah negara telah mengalami resesi, salah satunya Inggris. 

Selain itu musim dingin hampir tiba, dimana negara-negara Eropa khawatir, sebab naiknya harga gas membuat rakyat kemungkinan akan dilanda musim dingin yang sulit.

Menurut Hikmahanto, wajar jika Presiden Joko Widodo memastikan kehadiran para pemimpin negara G20, utamanya presiden Rusia, presiden Amerika Serikat (AS), presiden Ukraina dan tidak ketinggalan presiden China.

Ia mengatakan hal itu tidak berarti Indonesia menjadi mediator untuk membuktikan siapa yang benar dan salah, akan tetapi didorongnya komitmen agar pihak-pihak tersebut menghentikan kekerasan.

"Kalau bukan di G20 ini, coba kapan lagi kepala pemerintahan dan kepala negara akan bisa bertemu, nggak ada forumnya, nggak ada momennya. Jadi ini sangat krusial," kata Hikmahanto. 

"Saya underline, forum G20 ini mungkin merupakan harapan bagi dunia agar perang di Ukraina bisa selesai. Selesai bukan berarti kita harus memediasi mana yang benar dan salah, itu bukan urusan kita. Tapi komitmen bahwa mereka tidak menggunakan kekerasan, baik dari Rusia maupun Ukraina. Khususnya yang mendukung Ukraina, yaitu AS, Inggris dan negara lain yang selalu menggunakan uang dan menggunakan nyawa orang Ukraina untuk menghadapi serangan-serangan dari Rusia," lanjutnya.

"Indonesia harus mencarikan waktu untuk memfasilitasi kepala negara dan kepala pemerintahan untuk bertemu secara langsung, side line (bilateral). Pertemuan utamanya tentu untuk berkaitan dengan agenda G20," ujarnya.