Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Rusia Tertarik Impor Produk Pakaian dan Alas Kaki dari Korea Utara

Federasi Rusia sangat tertarik dengan pengadaan barang-barang dari Korea Utara, termasuk garmen, alas kaki dan sebagainya.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
zoom-in Rusia Tertarik Impor Produk Pakaian dan Alas Kaki dari Korea Utara
Tribun Jabar/GANI KURNIAWAN
Ilustrasi. Kedutaan Besar Rusia untuk Korea Utara (Korut) menyampaikan negaranya tertarik untuk mengimpor pakaian dan alas kaki dari Korut. Namun, kerja sama antar negara ini harus mempertimbangkan resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, PYONGYANG - Kedutaan Besar Rusia untuk Korea Utara (Korut) menyampaikan negaranya tertarik untuk mengimpor pakaian dan alas kaki dari Korut.

Namun, kerja sama antar negara ini harus mempertimbangkan resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

"Federasi Rusia sangat tertarik dengan pengadaan barang-barang dari Korea Utara, termasuk garmen, alas kaki dan sebagainya. Negara kami memiliki kemampuan dan kebutuhan yang relevan. Namun, kedutaan menggarisbawahi bahwa semua proyek tersebut harus dilaksanakan secara ketat sesuai dengan resolusi DK PBB yang melarang impor barang-barang tertentu dari Korea Utara," kata Kedutaan tersebut.

Baca juga: Korea Utara Bantah Telah Pasok Senjata ke Rusia

Dikutip dari laman Sputnik News, Rabu (9/11/2022), kedutaan mencatat bahwa ini melibatkan pemulihan kerja sama di bidang pakaian dengan Korut.

"Pada 1980 hingga 1990-an, negara-negara bagian secara aktif bekerja sama di bidang ini. Lusinan perusahaan Korea Utara mengirimkan barang-barang industri ringan senilai lebih dari 300 juta rubel atau setara 4,81 juta dolar Amerika Serikat (AS) per tahun dengan syarat bahan mentah Rusia ditransfer ke produsen untuk diproses menjadi produk jadi yang dibayar oleh pelanggan," jelas Kedutaan tersebut.

Masalah pendistribusian barang-barang Korut di wilayah Rusia saat ini dalam kondisi harus diselesaikan langsung oleh para peserta yang terlibat dalam proses tersebut.

Rekomendasi Untuk Anda

"Tugas kedutaan adalah memastikan bahwa koneksi ini sesuai dengan kondisi hukum yang diajukan oleh resolusi DK PBB," tegas kedutaan tersebut.

Pada Desember 2017, resolusi DK PBB 2379 memberlakukan paket baru sanksi internasional terhadap Korut.

Secara khusus, sanksi tidak hanya melarang impor dan ekspor barang Korut, namun juga mewajibkan negara ketiga untuk meninggalkan angkatan kerja Korut.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas