Pihak oposisi mengklaim bahwa penggunaan anggaran relokasi sebagai bagian dari anggaran Kementerian Luar Negeri adalah cara untuk menyamarkan biaya relokasi kediaman resmi presiden.

Selain itu, kediaman resmi Kepala Staf Kepresidenan Kim Dae-ki, dan Kepala Dinas Keamanan Kepresidenan, Kim Yong-hyun juga harus direlokasi karena harus selalu siap membantu presiden.

Kepala Staf akan pindah ke kediaman resmi Wakil Komandan Pasukan AS dan Korea, sedangkan Kepala Dinas Keamanan akan pindah ke kediaman Komandan Korps Marinir Republik Korea.

Partai oposisi utama mengklaim bahwa relokasi kediaman presiden menyebabkan kurangnya polisi yang berjaga selama terjadinya tragedi mematikan Halloween Itaewon pada 29 Oktober lalu.

Hal itu karena lebih banyak petugas polisi yang dikerahkan di sekitar kediaman presiden baru Korsel yang kosong pada saat itu.

Wakil Juru bicara Partai Demokrat Korea, Ahn Gwi-ryeong mengatakan bahwa sekitar 200 petugas polisi dikerahkan untuk melindungi sebuah rumah kosong yang ditunda penghuniannya oleh Yoon dan istrinya.

Pernyataan ini disampaikan melalui pengarahan tertulis pada Sabtu lalu.

Baca juga: Sosok Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan 2022, Dikenal Jadi Jaksa yang Menentang Pemerintah

Ia pun terus mengkritik bahwa personel polisi hanya ditempatkan di kediaman baru di Hannam-dong, kediaman pribadi di Seocho-dong dan Kantor Kepresidenan di Yongsan, sementara orang-orang di Itaewon membutuhkan layanan polisi.

Wakil kepala Dinas Keamanan Kepresidenan, Kim Jong-chul membantah adanya pengerahan yang tidak pantas.

Kim mengklaim bahwa tidak ada hubungan antara petugas yang ditempatkan di fasilitas untuk presiden dengan tragedi Itaewon.

Selama audit parlemen di Kantor Kepresidenan pada Selasa kemarin, Kim kembali membantah tuduhan itu dengan mengatakan bahwa jumlah personel polisi di sekitar kediaman resmi Hannam-dong kurang dari 200 orang.