Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WARSAWA - Presiden Polandia, Andrzej Duda, telah mengumumkan bahwa rudal yang diduga menewaskan dua orang di Polandia pada Selasa kemarin, kemungkinan besar diluncurkan pasukan pertahanan udara Ukraina.

Kementerian Pertahanan Rusia sebelumnya mengatakan analisis foto dari situs tersebut menunjukkan bahwa proyektil itu berasal dari sistem pertahanan udara S-300 yang digunakan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelenskyy itu.

"Kemungkinan besar, rudal buatan Rusia pada 1970-an telah jatuh di wilayah Polandia. Namun kami tidak memiliki bukti bahwa itu diluncurkan oleh Rusia, kemungkinan besar itu adalah rudal pertahanan udara Ukraina," kata Duda.

Perlu diketahui, baik Rusia maupun Ukraina merupakan bagian dari Uni Soviet pada 1970-an, di bawah kepemimpinan Leonid Brezhnev seorang tokoh kelahiran Ukraina.

Dikutip dari laman Russia Today, Rabu (16/11/2022), Duda mengatakan bahwa itu adalah 'kecelakaan yang tidak menguntungkan' dan bukan serangan yang disengaja di tanah Polandia.

Baca juga: NATO: Insiden Rudal Nyasar ke Polandia Itu Tetap Salah Rusia, Bukan Ukraina

Ia pun menjelaskan, rudal itu menyerang Polandia saat pasukan Ukraina mencoba untuk mencegat serangan Rusia.

"Ukraina membela diri, ini alasan yang jelas dan dapat dimengerti, dengan juga menembakkan rudal yang tugasnya menghancurkan rudal Rusia (di udara). Oleh karena itu, pihak Rusia pasti yang akan disalahkan atas insiden kemarin," tegas Duda.

Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi bahwa pihaknya memang menembakkan rentetan rudal ke pusat komando Ukraina dan lokasi infrastruktur energi pada Selasa kemarin.

Baca juga: Pejabat AS Sebut Rudal yang Hantam Polandia Ditembakkan Ukraina

Namun targetnya tidak lebih dekat dari 35 km atau 21,7 mil dari perbatasan Ukraina dan Polandia.

Kementerian itu juga menegaskan, menurut foto yang diterbitkan oleh media, rudal yang menghantam wilayah Polandia berasal dari sistem pertahanan udara S-300 yang digunakan Ukraina.

Di sisi lain, Perdana Menteri (PM) Polandia Mateusz Morawiecki mengatakan negaranya tidak akan menyerukan konsultasi mendesak berdasarkan Pasal 4 Perjanjian NATO, yang dicadangkan untuk kekhawatiran atas integritas dan kedaulatan wilayah masing-masing anggota.

"Namun pilihan tetap ada di tangan kita," kata Morawiecki.

Ia menegaskan bahwa saat ini militer, polisi, dan penjaga perbatasan telah disiagakan.