TRIBUNNEWS.COM - Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah tengah menjadi sorotan karena ia menjadi sosok yang menentukan siapa perdana menteri berikutnya,

Idealnya, Perdana Menteri di Malaysia dipilih melalui sistem parlemen dengan suara mayoritas.

Namun, dalam pemilihan pada hari Sabtu (19/11/2022), tak ada satu pun partai atau koalisi yang menang mutlak, atau mendapatkan 112 kursi parlemen.

Raja Malaysia kemudian memberi waktu hingga Selasa bagi para pemimpin koalisi untuk berunding dengan koalisi lawan, untuk bergabung, dan kemudian membentuk pemerintahan.

Akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada kandidat yang berhasil menyatukan suara mayoritas.

Maka, sebagai langkah terakhir, raja lah yang akan menentukan siapa perdana menteri baru.

Baca juga: Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Gagal Raih Dukungan Partai Lain, Penentuan PM Malaysia Masih Berlanjut

Dilansir Reuters, berikut fakta-fakta Raja Malaysia dan perannya dalam pemilihan perdana menteri.

Profil Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah

Raja Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah naik tahta pada tahun 2019 pada usia 59 tahun.

Ia menjadi raja ke-16 sejak Malaysia memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957.

Malaysia memiliki monarki konstitusional unik di mana raja dipilih secara bergiliran dari keluarga kerajaan sembilan negara bagian.

Mereka masing-masing memerintah selama lima tahun.

Penguasa negara bagian Pahang di pesisir timur Malaysia, Raja Al-Sultan Abdullah meraih popularitas karena citranya yang membumi di awal pemerintahannya.

Ia pernah terlihat mengantri di restoran cepat saji dan membantu korban kecelakaan di sebuah jalan raya.

Al-Sultan Abdullah adalah olahragawan yang rajin, pernah mewakili negaranya dalam pertandingan sepak bola di masa mudanya.

Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif FIFA dan sebagai presiden Federasi Hoki Asia.

Raja Tidak Selalu Menjadi Penentu Perdana Menteri

Perdana menteri Malaysia biasanya ditentukan di bawah sistem parlementer.

Tetapi konstitusi memberi Raja kekuatan untuk menunjuk seorang perdana menteri yang dia yakini dapat memimpin mayoritas di antara anggota parlemen.

Raja Malaysia jarang menggunakan kekuasaan itu.

Tetapi ketidakstabilan politik di Malaysia dalam dua tahun terakhir telah mendorong raja untuk menunjuk seorang perdana menteri.

Monarki mulai memainkan peran yang penting sejak tahun 2020 di tengah kemerosotan aliansi Barisan Nasional yang pernah dominan dengan partai utamanya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Barisan Nasional telah memimpin setiap pemerintahan sejak kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada tahun 1957 hingga kekalahan pemilihannya pada tahun 2018.

Popularitas BN mulai memudar skandal dana negara miliaran dolar.

Bukan Kali Pertama

Ini bukan kali pertama Raja Malaysia akan menunjuk sendiri siapa perdana menteri selanjutnya.

Raja Al-Sultan Abdullah telah menunjuk dua perdana menteri sebelumnya.

Meski begitu, ini pertama kalinya raja memilih setelah pemilu gagal menghasilkan pemenang yang jelas.

Raja menunjuk Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri pada Februari 2020 ketika perdana menteri saat itu, Mahathir Mohamad, mengundurkan diri karena pertikaian koalisi.

Al-Sultan Abdullah mengambil langkah dengan bertemu dengan 222 anggota parlemen negara itu setelah pengunduran diri Mahathir.

Pertemuan itu sebagai bentuk pertimbangan raja untuk menentukan siapa yang memiliki mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru.

Tetapi kurang dari setahun kemudian, koalisi Muhyiddin sendiri bubar.

Raja meminta anggota parlemen untuk masing-masing menyerahkan surat berisi siapa yang mereka dukung sebagai PM.

Raja lalu memutuskan untuk menunjuk perdana menteri berikutnya, Ismail Sabri Yaakob, yang masih menjabat hingga pemilihan baru-baru ini.

Langkah Raja Selanjutnya

Pada hari Selasa (22/11/2022), Raja bertemu dengan Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin.

Muhyiddin berkata raja menyarankannya untuk bergabung dengan Anwar.

Tetapi Muhyiddin menolak.

Raja juga telah memanggil 30 anggota parlemen dari Barisan Nasional pada hari Rabu untuk menentukan siapa yang menjadi perdana menteri,

Koalisi Barisan Nasional memang menempati posisi ketiga dalam pemilihan umum, hanya dengan 30 suara.

Tetapi suara BN menjadi signifikan karena sama-sama dibutuhkan Anwar dan Muhyiddin untuk mencapai mayoritas.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)