Anwar Ibrahim Resmi Dilantik Jadi Perdana Menteri Malaysia, Ambil Sumpah di Depan Raja
Anwar Ibrahim resmi menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Pesaingnya setuju untuk mengutamakan kesatuan negara daripada kepentingan pribadi.
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Wahyu Gilang Putranto

TRIBUNNEWS.COM - Anwar Ibrahim telah resmi dilantik sebagai perdana menteri ke-10 Malaysia, Kamis (24/11/2022) sore, Malay Mail melaporkan.
Anwar Ibrahim mengambil sumpah jabatan dan kerahasiaannya di hadapan Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara.
Penunjukannya sebagai perdana menteri mengakhiri gejolak karier politiknya yang dimulai pada 1990-an, ketika dia dipecat sebagai wakil perdana menteri Mahathir Mohamad, meskipun digadang-gadang sebagai penerusnya.
Dilantiknya Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri juga mengakhiri intrik politik dan ketidakpastian saat ini yang menimpa Malaysia.
Kini, Anwar harus bekerja untuk membentuk Kabinet yang perlu menyeimbangkan komposisi partai-partai yang mendukung koalisi Pakatan Harapan-nya dalam membentuk pemerintahan.
PH memenangkan kursi terbanyak, yakni 82 kursi, di Pemilu ke-15 Malaysia.
Baca juga: Perjalanan Karier Politik Anwar Ibrahim, dari Penjara Kini Ditunjuk sebagai Perdana Menteri Malaysia
Meski begitu, jumlah itu kurang dari jumlah minimal 112 yang dibutuhkan untuk mayoritas sederhana di Parlemen.
Sebelumnya pada hari ini, seperti dikutip Free Malaysia Today, Istana Negara mengatakan Raja telah menyetujui penunjukan Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri setelah berdiskusi dengan para penguasa Melayu.
Raja awalnya meminta PH dan Perikatan Nasional (PN) untuk membentuk pemerintahan persatuan.
Tetapi Muhyiddin Yassin, ketua PN, menolaknya karena bloknya tidak mau bekerja dengan PH.
Sementara Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah awalnya mendukung Muhyiddin sebagai perdana menteri, kedua koalisi itu akhirnya mengatakan akan mengikuti keinginan Raja untuk pemerintahan persatuan.
Sementara itu, Rabu malam, Majelis Tinggi UMNO mengatakan partainya akan mendukung pemerintah persatuan yang tidak dipimpin oleh PN.

Ketua Koalisi Barisan Nasional: Negara yang Utama
Ketua Barisan Nasional (BN) Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, kepentingan negara harus didahulukan.
Dia mengatakan ini setelah Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, menunjuk ketua Pakatan Harapan (PH) Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri ke-10.
Keputusan itu diambil setelah diskusi dengan penguasa Melayu pagi ini.
Zahid memposting surat dari Istana Negara di halaman Facebook-nya.
Di bagian komentar, pengguna Facebook Khalis Ahmad meminta maaf kepada Zahid karena pernah menyebut presiden Umno sebagai "komedian".
"Aku memaafkanmu," jawab Zahid.
"Meskipun kita dapat memiliki perbedaan pendapat, yang lebih penting adalah kita memprioritaskan negara dalam segala hal yang kita lakukan."
Zahid menghadapi seruan untuk mengundurkan diri menyusul kinerja buruk BN dalam pemilihan umum di mana mantan koalisi yang berkuasa hanya memenangkan 30 kursi.
PH mendapatkan 82 kursi sementara Perikatan Nasional meraih 73 kursi.
Wakil Presiden Umno Ismail Sabri Yaakob sebelumnya mengatakan BN tidak akan mendukung siapa pun untuk membentuk pemerintahan dan akan tetap menjadi oposisi.
Ia menyatakan bahwa itu adalah keputusan yang dibuat oleh Dewan Tertinggi BN.
Namun, Zahid kemarin mengungkapkan bahwa Raja telah memutuskan BN harus menjadi bagian dari pemerintah persatuan setelah bertemu dengan para pemimpin koalisi di istana.
Rabu, Sekretaris Jenderal Umno Ahmad Maslan mengatakan Dewan Tertinggi Umno setuju bahwa semua anggota parlemen yang baru terpilih dari partai akan menerima pemerintahan persatuan, atau bentuk pemerintahan lainnya, yang akan diputuskan oleh Raja.
Dalam postingan Facebook yang sama, pengguna Facebook Zaiem Razak mengucapkan selamat kepada Zahid atas "kebijaksanaannya untuk menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri."
“Saya telah belajar banyak dari bagaimana Anda mengelola krisis ini,” kata Zaiem.
“Ini (Parlemen yang digantung) belum pernah terjadi sebelumnya, dan dikelola secara damai dengan dampak negatif minimal bagi partai dan negara.”
Pengguna Facebook lainnya, Phoebe Liew Jia Pui, berharap melihat semua orang Malaysia bekerja sama untuk membangun negara tanpa memandang ras dan agama.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)