Anwar Ibrahim Resmi Dilantik Jadi Perdana Menteri Malaysia, Ambil Sumpah di Depan Raja
Anwar Ibrahim resmi menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Pesaingnya setuju untuk mengutamakan kesatuan negara daripada kepentingan pribadi.
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM - Anwar Ibrahim telah resmi dilantik sebagai perdana menteri ke-10 Malaysia, Kamis (24/11/2022) sore, Malay Mail melaporkan.
Anwar Ibrahim mengambil sumpah jabatan dan kerahasiaannya di hadapan Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara.
Penunjukannya sebagai perdana menteri mengakhiri gejolak karier politiknya yang dimulai pada 1990-an, ketika dia dipecat sebagai wakil perdana menteri Mahathir Mohamad, meskipun digadang-gadang sebagai penerusnya.
Dilantiknya Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri juga mengakhiri intrik politik dan ketidakpastian saat ini yang menimpa Malaysia.
Kini, Anwar harus bekerja untuk membentuk Kabinet yang perlu menyeimbangkan komposisi partai-partai yang mendukung koalisi Pakatan Harapan-nya dalam membentuk pemerintahan.
PH memenangkan kursi terbanyak, yakni 82 kursi, di Pemilu ke-15 Malaysia.
Baca juga: Perjalanan Karier Politik Anwar Ibrahim, dari Penjara Kini Ditunjuk sebagai Perdana Menteri Malaysia
Meski begitu, jumlah itu kurang dari jumlah minimal 112 yang dibutuhkan untuk mayoritas sederhana di Parlemen.
Sebelumnya pada hari ini, seperti dikutip Free Malaysia Today, Istana Negara mengatakan Raja telah menyetujui penunjukan Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri setelah berdiskusi dengan para penguasa Melayu.
Raja awalnya meminta PH dan Perikatan Nasional (PN) untuk membentuk pemerintahan persatuan.
Tetapi Muhyiddin Yassin, ketua PN, menolaknya karena bloknya tidak mau bekerja dengan PH.
Sementara Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah awalnya mendukung Muhyiddin sebagai perdana menteri, kedua koalisi itu akhirnya mengatakan akan mengikuti keinginan Raja untuk pemerintahan persatuan.
Sementara itu, Rabu malam, Majelis Tinggi UMNO mengatakan partainya akan mendukung pemerintah persatuan yang tidak dipimpin oleh PN.
Ketua Koalisi Barisan Nasional: Negara yang Utama
Ketua Barisan Nasional (BN) Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, kepentingan negara harus didahulukan.