Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, KIEV - Menteri Ukraina untuk Integrasi Euro-Atlantik Olga Stefanishina mengklaim pada Kamis kemarin bahwa ada konsensus dalam NATO yang menyatakan 'Ukraina perlu menjadi anggota blok tersebut'.

"Keberatan Hongaria terhadap partisipasi Ukraina, karena perselisihan tentang etnis Hongaria yang tinggal di Ukraina akan diatasi dengan 'instrumen politik'," kata Stefanishina, dalam sebuah forum keamanan di Kiev.

Sejumlah anggota paling menonjol dari blok militer pimpinan Amerika Serikat (AS), termasuk Prancis dan Jerman, diketahui ragu untuk mengizinkan Ukraina bergabung.

Selain itu, sengketa teritorial antara Ukraina dengan Rusia dianggap membuatnya tidak terbaca di bawah aturan organisasi saat ini.

"Kami telah membuat kemajuan untuk lebih dekat dengan NATO. Pada KTT Menteri terbaru, 30 negara anggota sepakat tentang perlunya menawarkan keanggotaan Ukraina," jelas Stefanishina.

Namun laporan media Barat dari acara di Hongaria, secara luas berbeda dengan interpretasi Stefanishina.

Baca juga: Prancis Dukung Proposal Uni Eropa soal Pengadilan Perang atas Invasi Rusia ke Ukraina

Situs web blok itu sendiri memberi penekanan lebih besar pada China dalam rangkumannya dari KTT tersebut.

"Anggota NATO mengkonfirmasi bahwa pintu aliansi terbuka untuk Ukraina," tegas Stefanishina.

Dikutip dari laman Russia Today, Jumat  (2/12/2022), ia menekankan bahwa dugaan konsensus adalah 'sinyal kuat baru' yang menunjukkan 'tidak ada yang takut pada tekanan dari Rusia'.

"Hongaria terus menolak partisipasi Ukraina dalam pertemuan resmi NATO, namun hal ini telah 'menjadi masalah' bagi blok tersebut. NATO sekarang menggunakan 'semua instrumen politik tekanan untuk meyakinkan Hongaria agar meninggalkan blokade," papar Stefanishina.

Kendati demikian, ia tidak merinci bentuk tekanan seperti itu.

Pada Rabu lalu, Uni Eropa (UE) mengumumkan akan menahan miliaran dana untuk Hongaria sampai memenuhi 27 'tonggak penting' yang ditetapkan oleh UE.

Uang tersebut termasuk bantuan pandemi virus corona (Covid-19) dan dana 'kohesi' yang dimaksudkan untuk meratakan ketidaksetaraan sosial di blok tersebut.

Hongaria tentu tampak skeptis terhadap keanggotaan Ukraina di NATO pada KTT Bucharest, dengan Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto berpendapat bahwa 'suatu negara hanya dapat bergabung dengan blok tersebut jika tidak mengancam, namun memperkuat keamanan anggota yang ada'.

Szijjarto juga menegaskan kembali bahwa Hongaria 'tidak akan menyetujui pertemuan formal Komisi NATO-Ukraina hingga Hongaria di Transkarpatia mendapatkan pemulihan hak mereka'.

'Kami tidak dapat dan tidak ingin mundur dari posisi ini," tegas Szijjarto.

Ia menjelaskan bahwa meskipun Hongaria tidak mengangkat masalah tersebut sejak konflik di Ukraina meningkat pada Februari lalu, negaranya tetap tidak melupakannya.