Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, BRUSSELS – Uni Eropa Kamis (19/1/2023) kemarin menyatakan akan memberlakukan sanksi baru terhadap 37 individu Iran sebagai langkah untuk mendaftarkan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) sebagai organisasi teroris.

"Kami akan mengadopsi paket sanksi keempat terhadap Iran yang berlaku mulai Senin (23/1/2023) dan kami yakin kami harus mulai mengerjakan paket kelima untuk mendaftarkan IRGC sebagai organisasi teroris," kata seorang diplomat Uni Eropa seperti dikutip VoA News.

Sanksi tersebut memiliki arti bahwa anggota IRGC tidak akan diizinkan melakukan perjalanan ke Eropa dan aset apa pun yang mereka miliki di Eropa akan dibekukan.

Menanggapi pernyataan itu, Iran justru mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Uni Eropa akan menjadi boomerang karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Tindakan Uni Eropa baru-baru ini, selain tidak memiliki preseden dalam peraturan dan regulasi internasional, akan mempengaruhi keamanan regional dan global, dan Parlemen Eropa harus berhati-hati dengan konsekuensinya,” kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran, yang bertanggung jawab untuk koordinasi antara tentara konvensional Iran dan IRGC.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada awal pekan ini telah menyatakan dukungan untuk memberantas IRGC, yang ia katakan sebagai organisasi teroris terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di republik Islam itu.

Terlepas dari itu, hubungan negara-negara anggota Uni Eropa dengan Iran telah memburuk dalam beberapa waktu terakhir karena terhentinya pembicaraan nuklir antara kedua belah pihak.

Baca juga: Kesal Bantuannya untuk Palestina Dihancurkan, Uni Eropa Tagih Kompensasi dari Israel

IRGC didirikan tak lama setelah Revolusi Islam 1979 untuk melindungi sistem pemerintahan ulama Syiah dan memberikan penyeimbang bagi angkatan bersenjata reguler.

Hingga saat ini, kelompok itu memiliki sekitar 125.000 militer yang kuat dengan unit angkatan darat, laut dan udara.