Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Menko Polkam Mohammad Mahfud Mahmodin (65) melihat adanya kekhawatiran masyarakat atas sebuah sidang penting di Indonesia, ditakutkan hakimnya akan disuap sehingga hasilnya tidak sesuai rasa keadilan yang ada di masyarakat.

"Saat ini tampaknya ada sidang pemgadilan yang penting, dan orang khawatir hakimnya bisa disuap. Mungkin perlu diviralkan tulisan saya mengenai keadaan hakim yang ada di Jepang saat ini," papar Mahfud khusus kepada Tribunnews.com Selasa (24/1/2023).

Mahfud sempat  bertanya kepada advokat Jepang Junya Haruna, “Seberapa banyak kasus penyuapan terhadap hakim yang terjadi di Jepang?” 

Haruna terperanjat dan tampak heran atas pertanyaan itu. Dia mengatakan, sepanjang kariernya dia tidak pernah mendengar ada hakim dicurigai menerima suap di Jepang.  

"Terpikir pun tidak pernah,” tekan Haruna.

Di Jepang, kata Haruna, masyarakat percaya bahwa hakim tidak mau disuap. 

Hakim sangat dihormati dan dimuliakan karena integritasnya. 

"Apakah Anda percaya pada semua putusan hakim yang juga mengalahkan Anda dalam menangani perkara?” 

Haruna menjawab, semua putusan hakim diterima dan dipercaya sebagai putusan yang dikeluarkan sesuai dengan kebenaran posisi hukum yang diyakini oleh hakim.

“Di sini tidak pernah ada kecurigaan hakim disuap. Seumpama pun kami kalah dan tidak sependapat dengan putusan hakim, paling jauh kami hanya mengira hakim kurang menguasai dalam satu kasus yang spesifik dan rumit atau kamilah yang kurang bisa meyakinkan hakim dalam berargumen dan mengajukan bukti di pengadilan. Tak pernah terpikir, hakim kok memutus karena disuap,” tambah Haruna.

Ketika Haruna mau bertanya balik tentang Indonesia, saya segera membelokkan pembicaraan. Saya bilang restoran tempat kita lunch sangat indah dikelilingi oleh kebun bunga yang memancing selera makan, termasuk bunga sakura dan pohon-pohon yang seperti dibonsai dengan begitu harmonis. Lalu saya mengajak berfoto.   

"Sengaja saya belokkan pembicaraan tentang “penyuapan hakim” itu karena saya takut ditanya balik dan harus bercerita jujur tentang hukum, hakim, pengacara, dan penegakan hukum di Indonesia. Tak mungkin bisa keluar dari mulut saya cerita tentang betapa buruknya penegakan hukum di Indonesia. Apalagi saat itu saya baru berusaha meyakinkan pimpinan ANC bahwa aturan hukum di Indonesia sangat kondusif untuk berinvestasi.," papar Mahfud lagi.

Mahfud mengakui, memang berbicara, aturan hukum (legal substance) di Indonesia sudah cukup bagus untuk investasi, "Tetapi saya tidak berani berbicara penegakan hukum oleh aparat (legal structure) dan budaya hukum (legal culture)."