Perdana Menteri Jepang Copot Pejabatnya karena Pernyataan Anti-LGBTQ+
Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida mencopot pejabat ekonomi dan perdagangan Masayoshi Arai atas komentar anti-LGBTQ+.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida mencopot seorang ajudan atas komentar anti-LGBTQ+.
Pejabat itu mengatakan tidak ingin hidup berdampingan dengan pasangan LGBTQ.
Dalam pernyataannya yang dilaporkan oleh media lokal, Masayoshi Arai, seorang pejabat ekonomi dan perdagangan yang bergabung dengan staf Kishida sebagai sekretaris pada bulan Oktober, mengatakan dia bahkan tidak ingin melihat pasangan sesama jenis.
Dikutip The Guardian, Arai menyebut bahwa orang-orang akan meninggalkan Jepang jika pernikahan sesama jenis diizinkan.
"Komentarnya keterlaluan dan sama sekali tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah," tegas Kishida pada Sabtu (4/2/2023), dalam pidato yang disiarkan NHK.
Berbicara kepada wartawan di lain waktu, Kishida mengaku mencopot Arai, yang pada Jumat (3/2/2023) meminta maaf atas komentar yang dibuat.
Baca juga: Sepekan Jelang Vonis, Masa Penahanan Ferdy Sambo Diperpanjang
"Kami telah menghormati keragaman dan mewujudkan masyarakat yang inklusif," kata Kishida, seperti dikutip BBC.
Arai mengeluarkan pernyataan itu setelah di Parlemen, Kishida mengatakan pernikahan sesama jenis perlu dipertimbangkan dengan hati-hati karena berpotensi berdampak pada struktur keluarga.
Insiden tersebut memalukan bagi Kishida saat dia bersiap untuk menjadi tuan rumah bagi para pemimpin negara G7 lainnya pada Mei 2023 mendatang.
Tidak seperti Jepang, yang telah diperintah oleh partai konservatif Liberal Demokrat selama hampir tujuh dekade terakhir, anggota G7 lainnya mengizinkan pernikahan atau serikat sipil untuk pasangan sesama jenis.
Al Jazeera melaporkan, Kishida telah kehilangan empat menteri hanya dalam tiga bulan.
Baca juga: Penembakan Massal di Klub LGBTQ Colorado: 5 Orang Tewas dan Puluhan Lainnya Luka-luka
Di antaranya termasuk atas tuduhan penyimpangan keuangan atau hubungan dengan Gereja Unifikasi yang kontroversial.
Dalam survei yang diterbitkan oleh NHK pada Juli 2021, dua bulan sebelum Kishida menjadi perdana menteri, 57 persen dari 1.508 responden mengatakan mereka mendukung pengakuan hukum serikat sesama jenis.
Pada November, pengadilan Tokyo menguatkan larangan pernikahan sesama jenis, tetapi mengatakan kurangnya perlindungan hukum untuk keluarga sesama jenis melanggar hak asasi mereka.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
