Shinichiro Abe, seorang pengacara yang akrab dengan undang-undang kebangkrutan di Jepang dan Amerika Serikat, menganalisis dapat dikatakan bahwa hukum ketat Jepang bekerja kali ini.

"Dibandingkan dengan kantor pusat, perusahaan Jepang dapat merespons pengembalian aset pelanggan dengan lebih lancar karena undang-undang ketat yang melindungi pelanggan," ujar dia.

Di sisi lain, dalam kebangkrutan global seperti ini, mungkin ada konflik kepentingan karena perbedaan hukum antara Amerika Serikat dan Jepang.

"Seperti disebutkan di atas, penyedia pertukaran kripto Jepang berkewajiban untuk memisahkan dan mengelola aset kripto pelanggan mereka di "dompet dingin"."

"Selain itu, undang-undang menetapkan bahwa mata uang seperti yen dan dolar juga harus dikelola oleh perwalian moneter. Selain itu, pelanggan yang telah mempercayakan aset mereka kepada pedagang berhak atas penggantian preferensial," kata dia.

Sebaliknya, Amerika Serikat tidak memiliki sistem perlindungan pelanggan yang ketat.

Namun, dalam prosedur "Bab Sebelas" yang diajukan oleh perusahaan induk FTX Trading di pengadilan AS, sistem yang disebut "tinggal otomatis" diterapkan pada saat yang sama dengan petisi, dan pelaksanaan hak dan pembuangan aset perusahaan yang diterapkan dilarang.

Karena sistem ini juga berlaku untuk aset pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan Jepang, mungkin sulit untuk secara bebas membuang aset yang dikelola oleh perusahaan Jepang, seperti mengembalikan uang pelanggan.

Jika "hak penggantian prioritas" berdasarkan undang-undang Jepang bertabrakan dengan "masa tinggal otomatis" di bawah "Bab Sebelas" Amerika, apa yang akan terjadi pada aset pelanggan Jepang?

"Tidak ada preseden, dan tidak jelas di sana. Ini adalah masalah sulit yang membutuhkan pertimbangan hukum."

Lalu Jepang bagaimana pandangan perusahaan induk tentang aset yang disimpan di korporasi?

Pada 12 Desember 2022 di Jepang, perusahaan mengklarifikasi bahwa firma hukum yang mewakili perusahaan induk menyatakan pandangan bahwa "mata uang fiat dan aset kripto yang dipercayakan kepada perusahaan oleh klien tidak termasuk dalam aset yang tunduk pada "Bab Sebelas" AS setelah mempertimbangkan metode penyimpanan dan hak hukum Jepang."

"Dengan menghindari bentrokan langsung antara undang-undang Jepang dan "Bab Sebelas" Amerika, lingkungan untuk mengembalikan aset ke klien korporat Jepang telah tercipta dengan baik," tambahnya lagi.

Namun, tidak jelas mengapa perusahaan induk sampai pada pandangan ini, pertukaran dalam proses peradilan AS, dan dasar hukum.

Atas kebijakan perusahaan induk, penerapan ekstrateritorial "Bab Sebelas" di Amerika Serikat tidak mengambil bentuk aplikasi ekstrateritorial, tetapi mengapa perusahaan Jepang tidak memilih prosedur yang akan memungkinkan pelestarian aset yang lebih andal di bawah Undang-Undang Rehabilitasi Sipil Jepang dan Undang-Undang Reorganisasi Perusahaan?