Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JENEWA - Dewan HAM PBB harus beradaptasi dengan tantangan HAM terkini dan terus berbenah diri.

Sejumlah isu HAM juga turut disinggung Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi saat menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss, 27 Februari 2023.

Indonesia juga mendorong agar dilakukan aksi nyata untuk kemanusiaan.

Retno mengatakan perang dan konflik harus dihentikan karena hanya menyengsarakan umat manusia.

Karenanya, solusi damai harus terus dikedepankan, termasuk di Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan Ukraina.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan saudara kita di Palestina. Insiden di Huwara menunjukkan situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina kian memburuk" tutur Menlu Retno dalam pernyataannya.

Menlu Retno juga sampaikan hak perempuan dan anak perempuan juga tidak boleh diabaikan, termasuk di Afghanistan.

Terkait Myanmar, sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan terus upayakan komunikasi dengan semua pihak terkait, untuk dorong dialog nasional yang inklusif.

“Imparsialitas, transparansi, dan dialog harus menjadi “ruh" utama Dewan HAM. Kita harus terus menjaga Dewan HAM dari politisasi dan digunakannya Dewan HAM sebagai alat rivalitas geopolitik," ujar Menlu.

Baca juga: Menlu RI Umumkan Pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB

Menlu RI menegaskan saling tuding dan pemberlakuan standar ganda tidak akan menghasilkan solusi.

Untuk itu, kesatuan Dewan HAM harus dikedepankan, bukan mentalitas us vs them.

Menlu RI juga menggarisbawahi pentingnya mengakui kesalahan dan pelanggaran HAM masa lalu untuk mencegah hal yang sama terjadi di masa depan.

Indonesia berkomitmen untuk merehabilitasi korban, tanpa mengesampingkan penyelesaian hukum.