Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berbicara soal ancaman misinformasi dan disinformasi bagi Pemilu 2024 di Indonesia dalam pertemuan the 9th Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM) di Melbourne, Australia. 

Mahfud mengatakan potensi ancaman misinformasi dan disinformasi terhadap kohesi sosial dan demokrasi di Indonesia terbilang tinggi.

Ia juga mengatakan misinformasi dan disinformasi merupakan ancaman berbahaya yang jika dibiarkan terus berlangsung dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“Bagi Indonesia, isu ini sangat penting untuk ditangani mengingat Indonesia akan menghadapi pemilu serentak untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, dan anggota parlemen pada 14 Februari 2024," kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam RI pada Selasa (14/3/2023).

"Berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, diperkirakan menjelang pemilu kali ini suhu politik akan naik dan praktik hoaks politik dan konten negatif di media sosial untuk kontestasi akan meningkat," sambung dia.

Namun demikian, kata Mahfud, pemerintah Indonesia juga mengantisipasi peningkatan ancaman disinformasi dan misinformasi di antaranya hoaks, fake news, dan kecenderungan click bait yang menyesatkan menjelang pemilu serentak 2024. 

Mahfud mengatakan pemerintah juga berupaya mengurangi dampak hoaks dan ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui platform media sosial dan percakapan instan. 

Upaya itu, kata dia, ditujukan untuk meminimalisasi dan menghindarkan konflik sebagai akibat tindakan kekerasan yang dipicu oleh informasi hoaks. 

Ia mengatakan ada tiga langkah untuk itu yakni melalui penegakan hukum, melibatkan penyelenggara platform digital, dan peningkatan edukasi dan literasi digital masyarakat untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap misinformasi. 

"Indonesia memandang penting kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan ancaman misinformasi dan disinformasi yang menjadi perhatian bersama," kata Mahfud.  

Mahfud serta Mendagri dan Menteri Keamanan Siber Australia Clare O’Neil antara lain mendiskusikan penanganan keamanan siber, misinformasi dan disinformasi.

Dalam diskusi tersebut kedua negara mengakui menghadapi tantangan yang sama dalam isu tersebut dan membuka upaya kerja sama untuk menghadapinya.

Baca juga: Fakta Temuan Safe Deposit Box Rafael Alun Rp 37 Miliar, Mahfud MD: Baru Sebagian, Menteri Tak Tahu

Menurut Menteri Clare O’Neil, misinformasi dan disinformasi menjadi perhatian terutama karena adanya ancaman pengaruh asing dalam pemilihan umum di Australia.