TRIBUNNEWS.COM - Puluhan ribu pengunjuk rasa terjun ke jalan di kota-kota seluruh Israel setelah PM Israel, Benjamin Netanyahu memecat menteri pertahanannya.

Perlu diketahui, Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant setelah menentang reformasi peradilan yang direncanakan negara itu.

Pada Minggu (26/3/2023), pengunjuk rasa di Tel Aviv menyalakan api unggun besar sebagai bentuk protes.

Dikutip dari Al Jazeera, sementara di Yerusalem, polisi bentrok dengan pengunjuk rasa yang sudah berkumpul di luar rumah pribadi Benjamin Netanyahu.

Kerusuhan itu memperdalam krisis selama berbulan-bulan atas rencana Netanyahu untuk merombak peradilan.

Pemecatan Netanyahu atas Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengisyaratkan bahwa perdana menteri dan sekutunya akan maju minggu ini dengan rencana perombakan.

Baca juga: Konsul Jenderal Israel di New York Mengundurkan Diri Setelah Menteri Pertahanan Gallant Dipecat

Gallant adalah anggota senior pertama dari partai Likud yang berkuasa yang berbicara menentangnya, dengan mengatakan bahwa perpecahan yang mendalam mengancam akan melemahkan militer.

Tetapi ketika pengunjuk rasa membanjiri jalan-jalan hingga larut malam, para menteri Likud mulai menunjukkan kesediaan untuk menginjak rem.

Menteri Kebudayaan Israel, Micky Zohar yang juga orang kepercayaan Netanyahu, mengatakan partainya akan mendukungnya jika dia memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan yudisial.

Media Israel mengatakan para pemimpin dalam koalisi Netanyahu akan bertemu pada Senin pagi.

Kemudian pada hari itu, gerakan protes akar rumput mengatakan akan mengadakan demonstrasi massa lain di luar Knesset, atau parlemen, di Yerusalem.

Baca juga: Aksi Protes Meluas di Israel, Naftali Bennett Desak Netanyahu Hentikan RUU Reformasi Peradilan

Tindakan Netanyahu Dianggap Ilegal

Pengumuman yang dilakukan Netanyahu tersebut dianggap sebagai tindakan ilegal oleh Jaksa Agung Israel, Gali Baharav-Miara.

"Tadi malam Anda secara terbuka mengumumkan bahwa Anda berniat melanggar putusan Mahkamah Agung dan bertindak bertentangan dengan pendapat penasehat hukum pemerintah," tulis Gali Baharav-Miara dalam surat terbuka, dikutip dari CNN.