TRIBUNNEWS.COM, TEL AVIV - Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant telah meminta pemerintah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu untuk menghentikan reformasi peradilan kontroversial yang telah memicu protes besar-besaran di seluruh negeri.

Permintaan ini jelas saja membuatnya dipecat dari pemerintahan Netanyahu.

Dikutip dari laman Sputnik News, Senin (27/3/2023), aksi protes menentang Rancangan Undang-undang (RUU) Reformasi ini telah digelar di Israel selama 12 minggu berturut-turut.

Menurut Netanyahu, pemerintah Israel berencana untuk meloloskan bagian penting dari UU yang diusulkan minggu depan.

"Demi keamanan Israel, demi putra dan putri kita, proses legislatif harus dihentikan, untuk memungkinkan bangsa Israel merayakan Paskah dan Hari Kemerdekaan bersama, dan berkabung bersama pada Hari Peringatan Holocaust," kata Gallant pada Sabtu lalu.

Baca juga: PM Netanyahu Pecat Menhan Gallant Setelah Minta Reformasi Peradilan Dihentikan

Ia menjadi Menteri Utama Israel pertama yang menyerukan penghentian reformasi.

Gallant menekankan bahwa ada keretakan yang tumbuh dalam masyarakat Israel yang juga menembus Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan badan keamanan negara setelah munculnya kebijakan Netanyahu ini.

"Ini menimbulkan ancaman yang jelas, langsung dan nyata terhadap keamanan negara. Saya tidak akan membiarkan ini," tegas Gallant, menyerukan dialog inklusif tentang masalah tersebut.

Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Ben Gvir mendesak Netanyahu untuk memecat Gallant pada Sabtu lalu.

"Saya meminta Perdana Menteri untuk memecat Gallant, yang datang dengan suara kanan tetapi menyerah pada tekanan orang-orang yang mengancam akan menolak (bertugas di militer) dan mencoba menghentikan reformasi penting ini," kata Ben Gvir dalam pernyataannya.

Sekitar 630.000 warga Israel berpartisipasi dalam aksi protes nasional lainnya yang menentang RUU reformasi peradilan yang kontroversial pada Sabtu lalu.

Polisi bahkan menggunakan meriam air untuk melawan para pengunjuk rasa di Tel Aviv.

Setidaknya 28 pengunjuk rasa ditahan saat memblokir Jalan Raya Ayalon di Tel Aviv.

Pada Januari lalu, Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin meluncurkan paket reformasi hukum yang akan membatasi kewenangan Mahkamah Agung (MA) dengan memberikan kontrol kabinet atas pemilihan Hakim baru.

Paket ini juga memungkinkan Knesset untuk mengesampingkan keputusan pengadilan dengan mayoritas mutlak.

Di sisi lain, mereka yang menentang reformasi berpendapat bahwa hal itu akan merusak demokrasi di Israel dan menempatkan negara tersebut di ambang krisis sosial dan konstitusional.

Baca juga: Profil Menteri Baru Israel di Kabinet Pemerintahan Benjamin Netanyahu

Pada Jumat lalu, penyelenggara gerakan aksi protes menentang reformasi peradilan di Israel mengumumkan 'minggu kelumpuhan', yang akan mencakup aksi protes nasional menentang tindakan legislatif yang memecah belah.

Awal pekan ini, ratusan aktivis berkerumun di luar kediaman pejabat terkemuka pemerintah Israel, termasuk Menteri Pariwisata Haim Katz, Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli, Menteri Perlindungan Lingkungan Idit Silman, dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk memprotes reformasi peradilan.

Sumber: https://sputniknews.com/20230326/israels-defense-minister-says-judicial-overhaul-must-be-stopped-1108791611.html