Bahkan, ia harus berlindung di bawah jembatan beton ketika helikopter Mi-35 muncul di langit dan mulai menembaki orang-orang di darat.

Baca juga: Dijanjikan Kerja di Thailand Malah Dikirim ke Myanmar, 30 TKI Ilegal Mengaku Disekap dan Disiksa

Kecaman PBB

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengutuk keras serangan itu.

Ia menyerukan mereka yang bertanggung jawab untuk dimintai pertanggungjawaban.

"Kami mengutuk keras serangan oleh Angkatan Bersenjata Myanmar hari ini," katanya, Selasa (11/4/2023).

Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, mengatakan turut mengecam penyerangan ini.

Dia juga mengimbau mereka yang terluka untuk diizinkan perawatan medis mendesak dan akses bantuan.

Komisaris PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, juga mengatakan dia ngeri dengan serangan itu, mengutuk pengabaian terang-terangan terhadap aturan hukum internasional yang menyerukan perlindungan warga sipil.

“Ada alasan yang masuk akal untuk meyakini militer dan milisi yang berafiliasi dengannya bertanggung jawab atas berbagai macam pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia sejak 1 Februari 2021, beberapa di antaranya mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang,” tambah Turk.

Serangan itu menyusul laporan serangan udara di negara bagian Chin utara, di mana setidaknya sembilan orang tewas.

“Serangan kekerasan ini lebih lanjut menggarisbawahi pengabaian rezim terhadap kehidupan manusia dan tanggung jawabnya atas krisis politik dan kemanusiaan yang mengerikan di Burma (Myanmar) setelah kudeta Februari 2021,” kata laporan itu.

Militer Myanmar membantah tuduhan internasional bahwa mereka telah melakukan kekejaman terhadap warga sipil.

Mereka berdalih sedang memerangi "teroris" yang bertekad untuk mengacaukan negara.

Baca juga: Ingin Pulihkan Demokrasi, Junta Myanmar Janjikan Pemilu Adil dan Bebas pada Agustus 2023

Militer Myanmar Serang Warga Sipil