Riwayat dua jenderal yang bertikai di jantung konflik Sudan

Hemedti akhirnya menjadi komandan dari kelompok yang digambarkan sebagai sayap dari Janjaweed, yakni RSF bentukannya.

Kekuatan Hemedti berkembang secara masif begitu dia mulai memasok pasukan untuk berperang bagi koalisi pimpinan Saudi di Yaman.

Penguasa militer Sudan pada saat itu, Omar al-Bashir, mengandalkan Hemedti dan RSF sebagai penyeimbang angkatan bersenjata reguler, dengan harapan akan terlalu sulit bagi kelompok bersenjata mana pun untuk menggulingkannya.

Pada akhirnya, setelah berbulan-bulan aksi protes, para jenderal bersatu untuk menggulingkan Bashir pada April 2019.

Belakangan, masih dalam tahun yang sama, mereka menandatangani perjanjian dengan para pengunjuk rasa untuk membentuk pemerintahan sipil yang diawasi oleh Dewan Berdaulat, yakni sebuah badan gabungan sipil-militer di mana Jenderal Burhan menjadi pemimpinnya dan Hemedti sebagai wakilnya.

Situasi itu bertahan selama dua tahun, hingga Oktober 2021, ketika militer menyerang dan mengambil alih kekuasaan untuk diri mereka sendiri.

Jenderal Burhan kembali menjadi kepala negara dan Hemedti kembali menjadi wakilnya.

Siddig Tower Kafi adalah seorang anggota sipil dari Dewan Berdaulat, dan rutin bertemu dengan kedua jenderal tersebut.

Dia mengatakan tidak melihat tanda-tanda perselisihan sampai setelah kudeta 2021.

“Jenderal Burhan mulai mengembalikan kelompok Islamis dan mantan anggota rezim ke posisi lama mereka,” kata Siddig kepada BBC.

“Jelas bahwa rencana Jenderal Burhan adalah mengembalikan rezim lama Omar al-Bashir ke tampuk kekuasaan.”

Siddig mengatakan bahwa pada saat itulah Hemedti mulai ragu, karena dia merasa kroni-kroni Bashir tidak pernah sepenuhnya mempercayainya.

Lanskap politik Sudan selalu didominasi oleh elite yang sebagian besar berasal dari kelompok etnis yang berbasis di sekitar Khartoum dan Sungai Nil.

Sedangkan Hemedti berasal dari Darfur. Elite Sudan sering membicarakan dia dan tentaranya dengan nada merendahkan, seperti disebut sebagai “orang udik” yang tidak layak untuk memerintah negara.