TRIBUNNEWS.COM - Kerusuhan etnis di Manipur, India telah menewaskan sedikitnya 62 orang.

Pada Senin (8/5/2023), Menteri utama Manipur, N Biren Singh mengatakan kepada wartawan bahwa sekira 230 orang terluka dan 1.700 rumah terbakar dalam kekerasan tersebut.

Pejabat menerangkan 35.000 orang terlantar dalam insiden yang terjadi pada Rabu (19/4/2023) lalu.

Bentrokan melibatkan anggota dari 30 kelompok suku dan kelompok non-suku - mayoritas etnis Meitei -  terkait masalah ekonomi, pendidikan, dan politik yang kian meluas.

Sebagian laporan menyebutkan jumlah korban yang berbeda dalam bentrokan tersebut

Sebuah laporan yang di situs web Scroll.in India pada Senin (8/5/2023) mengatakan jumlah korban tewas mencapai 65 orang.

Baca juga: 22 Orang Tewas usai Kapal Wisata di Kerala India Terbalik, Angkut 40 Penumpang

Sementara tiga petugas polisi di partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di negara bagian itu mengatakan kepada Reuters bahwa total korban mencapai 70 orang.

Pemerintah pastikan penduduk kembali ke rumah

Lorho S Pfoze, anggota parlemen dari negara bagian tersebut, mengatakan pemerintah berusaha memastikan bahwa penduduk desa dapat kembali ke rumah mereka ketika para pemimpin dari pihak lawan mengadakan pembicaraan damai pada hari Senin.

“Situasinya sangat tegang, dan para korban takut untuk kembali ke desa mereka karena mereka takut bentrokan bisa meletus lagi,” katanya.

Ribuan warga sipil yang kembali ke rumah berangkat dengan pengawalan dari personel keamanan.

Petugas polisi dan tentara berpatroli di jalan-jalan serta memberlakukan jam malam.

"Situasi perlahan kembali normal," kata Singh.

Baca juga: Dunia Hari Ini: Bentrokan Antaretnis di India Menewaskan Lebih dari 50 Orang

Pada Senin (8/5/2023), Menteri Dalam Negeri India Amit Shah mengatakan kepada saluran berita India Today bahwa situasi di Manipur terkendali saat dia mengimbau rakyatnya untuk menjaga perdamaian.

"Saya terus berhubungan dengan menteri dalam negeri untuk memantau situasi" dan memastikan tidak ada kekerasan lebih lanjut yang terjadi di negara bagian itu, kata Singh di Twitter, dikutip Anadolu Agency.

Ketua menteri pekan lalu juga mengadakan pertemuan semua partai politik untuk membahas situasi saat ini di Manipur dan untuk "secara kolektif bekerja untuk membawa perdamaian dan stabilitas negara."

Sebuah pernyataan militer India pada Senin mengatakan lebih dari 100 kolom tentara dan Assam Rifles telah bekerja tanpa lelah untuk secara signifikan meningkatkan kemampuan pengawasan di negara bagian timur laut India.

“Penggunaan aset penerbangan sedang digencarkan. Secara khusus, kendaraan udara tak berawak dan helikopter telah digunakan untuk pengawasan tidak hanya di pedalaman tetapi juga di sepanjang perbatasan Indo-Myanmar,” kata pernyataan itu.

Baca juga: India Tugaskan Militer Redakan Kerusuhan Antaretnis di Manipur

Awal mula terjadi bentrokan

Kekerasan di Manipur, yang berbatasan dengan Myanmar, pecah pekan lalu setelah protes oleh lebih dari 50.000 Kuki dan anggota komunitas suku mayoritas Kristen lainnya di Churachandpur dan distrik-distrik yang bersebelahan.

Mereka memprotes tuntutan masyarakat Hindu Meitei akan status khusus yang akan memberi mereka keuntungan, termasuk hak bertani di lahan hutan, pinjaman bank murah, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta kuota pekerjaan pemerintah yang ditentukan.

India mencadangkan beberapa pekerjaan pemerintah, tempat kuliah, dan kursi terpilih - dari dewan desa hingga parlemen - untuk mereka yang dikategorikan sebagai suku terjadwal.

Ini adalah bentuk tindakan afirmatif untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi struktural historis.

Pemimpin komunitas minoritas bukit mengatakan komunitas Meitei relatif kaya dan memberikan lebih banyak hak istimewa tidak adil.

Meiteis mengatakan kuota pekerjaan dan tunjangan lainnya untuk suku akan dilindungi.

Baca juga: Kematian Wanita Cantik Terkaya India yang Pernah Gempar, Dikubur Hidup-hidup Suami Ke-2 Karena Harta

Dua pertiga dari 2,5 juta penduduk negara bagian itu tinggal di lembah yang mencakup kira-kira 10 persen dari total luas negara bagian itu. Kuki dan suku-suku lainnya hidup terutama di daerah perbukitan sekitarnya.

Kelompok hak asasi manusia di Imphal mengatakan ketegangan mulai meningkat bulan lalu setelah Pengadilan Tinggi Manipur meminta pemerintah untuk mempertimbangkan permintaan komunitas Meitei untuk diberikan status suku terjadwal yang ditetapkan secara konstitusional.

Suku-suku yang diakui yang ada menentang permintaan tersebut.

“Kelompok suku dan non-suku memiliki sejarah kecemburuan atas distribusi sumber daya dan peluang ekonomi, tetapi kali ini kemarahan mereka tidak dapat dibendung,” kata Khuraijam Athouba, anggota Komite Koordinasi Integritas Manipur yang berpartisipasi dalam pembicaraan damai hari Senin,

“Kami mendesak kedua belah pihak untuk benar-benar mengakhiri kekerasan, atau mereka harus hidup di bawah jam malam yang ketat selama berbulan-bulan,” katanya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)