TRIBUNNEWS.COM - Seorang hakim Manhattan telah menjadwalkan sidang pidana mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan dimulai pada Maret tahun depan.

Dia muncul melalui video di ruang sidang New York pada Selasa (23/5/2023), sebagai bagian dari kasus kriminal yang berkelanjutan atas dugaan pembayaran uang suap yang dilakukan kepada aktris film dewasa Stormy Daniels selama kampanye presiden 2016.

Hakim Juan Merchan secara tentatif menjadwalkan persidangannya pada 25 Maret 2024, tanggal yang tampaknya menimbulkan frustrasi dari pemimpin Republik.

Sidang hari Selasa juga merupakan kesempatan bagi Hakim Merchan untuk menasihati Trump tentang pembatasan seputar persidangan yang akan datang.

Sebelumnya, pada April kemarin, Trump mengaku tidak bersalah atas 34 tuduhan kejahatan pemalsuan catatan bisnis.

Ketika Merchan bertanya pada Selasa apakah Trump memiliki salinan perintah yang melarang dia mengungkapkan bukti tertentu kepada pihak ketiga, mantan presiden itu menjawab, "Ya."

Baca juga: Trump Ajukan Banding di Putusan Kasus Pelecehan Seksual dan Fitnah

Perintah hakim memungkinkan Trump untuk berbicara secara terbuka tentang kasus kriminal tersebut, tetapi melarang dia menggunakan bukti yang diserahkan oleh jaksa penuntut selama proses penemuan untuk menargetkan saksi atau orang lain yang terlibat dalam persidangan.

Perintah itu juga melarang Trump memposting bukti persidangan di media sosial.

Di bawah pembatasan, beberapa bukti tersebut, yang dianggap sangat sensitif, hanya boleh dipegang oleh pengacara Trump dan bukan oleh Trump sendiri.

Merchan mencatat bahwa perintah tersebut tidak boleh dilihat sebagai upaya untuk membungkam mantan presiden tersebut.

Dia menjelaskan bahwa Trump memiliki hak untuk berbicara tentang persidangan dan membela diri di depan umum.

Masalah hukum yang dihadapi Trump

Trump menghadapi daftar panjang masalah hukum, termasuk dua penyelidikan dari Departemen Kehakiman AS dan penyelidikan terpisah di negara bagian Georgia, di mana dia diduga menekan pejabat terpilih untuk mengubah hasil pemilu 2020.

Awal bulan ini, juri di New York juga menemukan Trump bertanggung jawab atas pencemaran nama baik dan pelecehan seksual dalam gugatan perdata yang diajukan oleh penulis dan kolumnis majalah E Jean Carroll.