Menlu Ajak BRICS Perjuangkan Hak Pembangunan Setiap Negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pernyataan secara virtual pada pertemuan para Menlu negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, RRT, Afrika Selatan) dengan negara-negara mitra di Cape Town, Afrika Selatan Jumat (2/6/2023).

Dalam pernyataannya, Menlu mengajak negara-negara BRICS untuk memperjuangkan hak pembangunan setiap negara dan memperkuat multilateralisme.

Menlu menyampaikan bahwa saat ini dunia semakin terbelah ke dalam blok-blok yang saling berlawanan. 

Tatanan dunia yang berdasarkan peraturan kehilangan makna karena setiap negara mengejar kepentingan pribadi masing-masing. 

Kerja sama internasional gagal mengatasi tantangan-tantangan global, dan kepercayaan terhadap efektivitas multilateralisme makin surut.

“Jika tren ini terus berlanjut, negara berkembang yang akan paling dirugikan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki tatanan global yang tidak sehat ini. Dan BRICS berpotensi menjadi kekukatan yang positif untuk itu,” kata Retno.

Baca juga: BRICS Buka Peluang Terima Anggota Baru, Serukan Tatanan Dunia Multipolar

Dia menyampaikan dua hal yang perlu didorong oleh BRICS. 

Pertama, memperjuangkan hak pembangunan setiap negara.

“Kita semua ingin memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan menjadi negara maju. Tapi kita tidak dapat melakukannya jika hak atas pembangunan terus dilanggar,” ujarnya.

Sejarah mencatat negara berkembang banyak mengalami ketidakadilan ekonomi. 

Negara-negara Global South berhak untuk menjadi bagian dari rantai pasok global dan bebas dari diskriminasi perdagangan dan perangkap utang.

Isu ini juga telah diangkat oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan KTT G7 Outreach di Hiroshima beberapa waktu lalu.

“Saya harap BRICS dapat ikut mendukung upaya ini dan tidak menjadi bagian dari ketidakadilan ekonomi,” kata Retno.

Baca juga: BRICS akan Salip Ekonomi G7, Puluhan Negara Ingin Gabung, termasuk Indonesia

Kedua, memperkuat multilateralisme.

Agar dapat berfungsi dengan baik, multilateralisme harus infklusif dan sesuai denga tujuan.