TRIBUNNEWS.COM - Kerusuhan terus terjadi di Prancis, terutama di Kota Paris.

Hingga Minggu (2/7/2023) yang itu berarti sudah hari kelima kerusuhan, para pengunjuk rasa ini terus merusak fasilitas dan membakarnya.

Masyarakat di Paris, Prancis pun mulai merasa kesal dengan aksi yang tak kunjung selesai ini.

Bahkan, seorang warga di Champs Elysée, Paris, Prancis berbicara kepada pemuda perusuh untuk segera pulang dan menghentikan aksinya.

"Bisakah kau pulang saja?" kata salah seorang warga, dikutip dari BBC.

Seperti diketahui, kerusuhan di Prancis ini bermula ketika seorang pemuda bernama Nahel M yang merupakan keturunan Aljazair, tewas ditembak polisi.

Baca juga: Mulai Kesal, Masyarakat Prancis Minta Para Perusuh untuk Pulang: Bisakah Kau Pulang Saja?

Lanjut, para pengunjuk rasa ini ternyata enggan untuk menghentikan aksinya dan pulang ke rumah.

Berbicara kepada BBC, para pengunjuk rasa enggan pulang karena mereka merasa tidak aman di rumah.

Hal tersebut dikarenakan mereka sering berkonfrontasi dengan polisi di Prancis.

Atas kejadian ini, PBB menuduh pasukan keamanan Prancis telah melakukan rasisme sistemik.

Aktivis seperti Assa Traore berbicara kepada BBC mengatakan, menjadi pemuda kulit hitam atau pria Arab di perumahan Prancis berarti secara teratur terpapar kebrutalan polisi dan profil rasial.

Baca juga: Kerusuhan di Prancis, Nenek Nahel M Minta Demonstran Berhenti Rusak Fasilitas Publik

Sampai Prancis menyadari bahwa masalahnya adalah endemik, katanya, akan ada lebih banyak Nahel lainnya.

Akan tetapi, sekretaris jenderal salah satu serikat polisi Prancis yang kuat, Unité SGP, dengan tegas membantah tuduhan rasisme sistemik.

"Prancis bukan Amerika Serikat. Kami tidak memiliki ghetto," kata Sekjen Unité SGP, Jean-Christophe Couvy.

"Pasukan kami mewakili masyarakat multikultural Prancis dengan petugas dari semua latar belakang."

"Anda mungkin akan menemukan 1 persen rasis - seperti di masyarakat lainnya - tetapi tidak lebih," lanjutnya.

Baca juga: China Ajukan Protes ke Prancis Pasca Warganya Terluka dalam Kerusuhan

Couvy tidak ingin membahas secara spesifik kasus Nahel karena ini adalah penyelidikan terbuka.

"Cara terbaik untuk maju adalah kembali ke sistem kepolisian komunitas di Prancis, di mana kami saling mengenal dengan nama depan kami," ungkapnya.

PBB Desak Prancis Atasi Diskriminasi Rasial

Menanggapi kasus yang tengah terjadi, Kantor Hak Asasi Manusia PBB mendesak Prancis untuk mengatasi diskriminasi rasial.

Juru Bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani mengatakan, kejadian ini menjadi momen penting bagi Prancis untuk menangani masalah rasisme.

Baca juga: WNI di Prancis Diminta Waspada, Kerusuhan di Paris Meluas, Toko Dijarah dan Rumah Wali Kota Dibakar

"Ini adalah momen bagi negara untuk secara serius menangani masalah rasisme dan diskriminasi yang mendalam dalam penegakan hukum," kata Shamdasani, dikutip dari France24.

Komentar Shamdasani menggemakan pernyataan yang tak terhitung banyaknya yang dirilis selama beberapa tahun terakhir oleh kelompok hak asasi internasional.

Amnesty International dan Human Rights Watch pernah menyerukan Prancis untuk mengatasi "diskriminasi sistematis", khususnya "penggunaan profil etnis" selama pemeriksaan identitas.

Tak lama setelah konferensi pers di Jenewa, kementerian luar negeri Prancis mengeluarkan pernyataan yang menolak tuduhan rasisme PBB di antara polisinya.

"Setiap tuduhan rasisme atau diskriminasi sistemik dalam kepolisian di Prancis sama sekali tidak berdasar," kata kementerian.

Baca juga: Kerusuhan di Prancis Berlanjut di Hari ke-5, Setidaknya 719 Orang Ditangkap dalam Semalam

Ras adalah masalah pelik di Prancis, negara yang telah menjadi multietnis sejak Perang Dunia II dan dekolonisasi berikutnya di beberapa negara Afrika dan Asia.

Kekejaman yang dilakukan selama Perang Dunia II – termasuk keterlibatan rezim Vichy dalam mendeportasi orang Yahudi Prancis ke kamp konsentrasi Nazi – terus menghantui isu identitas etnis dan ras di Prancis.

Negara pascaperang yang muncul dari abu Perang Dunia II secara resmi buta warna, memberikan kesetaraan kepada semua warganya, dan cenderung mengatasi ketidaksetaraan sosial menggunakan kriteria kelas atau geografis.

(Tribunnews.com/Whiesa)