Laporan Wartawan Tribunnews, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, KARACHI – Dana Moneter Internasional (IMF) telah meminta Pakistan untuk melanjutkan siklus pengetatan moneternya.

Permintaan itu muncul sepekan pasca IMF menyetujui pengaturan bailout baru dan kurang dari dua minggu sebelum bank sentral negara itu mengadakan rapat terkait kebijakan moneter berikutnya.

"Kenaikan suku bunga baru-baru ini disambut baik, tetapi siklus pengetatan harus berlanjut jika diperlukan untuk mengurangi inflasi dan memfasilitasi penyeimbangan eksternal," kata IMF dalam sebuah pernyataan, Selasa (18/7/2023).

Baca juga: Gubernur BI Optimistis Inflasi Juli di Bawah 3,5 Persen dan 3,3 Persen di Akhir 2023

Dalam Memorandum Kebijakan Ekonomi dan Keuangan (MEFP) yang dihasilkan dari pembicaraannya dengan IMF, bank sentral Pakistan (SBP) mengatakan siap untuk mempertimbangkan tindakan lebih lanjut pada pertemuan komite kebijakan moneter berikutnya demi mendinginkan inflasi.

SBP menambahkan bahwa kecepatan penyesuaian di masa depan bergantung pada data inflasi, perkembangan nilai tukar, kekuatan posisi eksternal, dan campuran kebijakan fiskal-moneter.

"Untuk tujuan ini, kami akan memastikan tingkat kebijakan riil kembali ke wilayah positif berdasarkan pandangan ke depan untuk menandakan komitmen kami untuk membawa inflasi dalam kisaran target dalam FY26," kata bank sentral Pakistan.

Bulan lalu, SBP telah mengadakan pertemuan darurat yang membahas revisi anggaran untuk tahun fiskal mendatang. Hal itu sejalan dengan tuntutan IMF demi mengamankan tahapan yang terhenti dari Extended Fund Facility (EFF) yang sekarang sudah kadaluarsa.

SBP sendiri juga telah menaikkan suku bunga kebijakan utamanya sebesar 12,25 poin persentase sejak April 2022, terutama untuk mengekang lonjakan inflasi.

Adapun Pemerintah Pakistan memperkirakan inflasi sebesar 21 persen untuk tahun fiskal 2024.