Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Memanasnya sanksi yang dilayangkan pemerintah China bagi Washington, mendorong Presiden AS Joe Biden untuk memperketat aturan dengan membatasi aktivitas investasi bagi perusahaan China, Minggu (6/8/2023).

Lewat aturan baru ini nantinya segala bentuk investasi yang dilakukan para investor hingga pemodal ventura Amerika untuk perusahaan teknologi, semikonduktor, komputasi kuantum dan kecerdasan buatan asal China akan dibatasi, berlaku mulai minggu depan.

Tak hanya membatasi kontrol investasi ke perusahaan chip China, dengan pengetatan ini nantinya presiden Biden turut membatasi penjualan semikonduktor dan alat canggih yang dapat mendukung dominasi serta kemampuan militer dan ekonomi China.

Baca juga: China Usul Batasi Penggunaan Teknologi Pada Anak-anak

Perintah tersebut diusulkan para parlemen Gedung Putih tepat setelah pemerintah China mengumumkan pembatasan ekspor sejumlah drone, laser, peralatan komunikasi, serta sistem anti-drone.

Tak hanya itu pada awal Juli kemarin pemerintah China juga turut membatasi ekspor bahan pembuatan chip pada produsen semikonduktor dan industri teknologi asal Amerika.

Meski pengetatan tersebut dimaksudkan untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasional China. Namun pasca kebijakan ini diberlakukan, ketegangan antara pemerintah Beijing dan Washington semakin memanas.

Alasan ini yang mendorong pemerintah Amerika untuk memberlakukan pembatasan investasi dengan tujuan mencegah pendanaan yang dapat mempercepat pengembangan teknologi dan modernisasi militer China.

“Para investor yang tercakup dalam perintah itu diwajibkan memberikan informasi kepada pemerintah. Beberapa transaksi akan dibatasi namun tidak mengandung larangan,” jelas Cordell Hull, mantan pejabat Departemen Perdagangan AS.

“Perintah tersebut sebagai langkah besar dalam menyiapkan sistem pengawasan AS untuk menyaring transaksi ke negara-negara yang belakangan terus memicu konflik dan menyita perhatian,” tambah Hull sebagaimana yang dikutip dari Reuters.

Sebelum kebijakan ini dirilis, sejumlah pejabat pemerintahan Joe Biden telah berulang kali diutus ke China untuk memperbaiki hubungan Washington dan Beijing.

Salah satunya kunjungan kerja Menteri keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen pada 8 Juli 2023, kemudian pada 14 Februari kemarin Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dan Wang Yi diplomat China menggelar pertemuan tatap muka di sela – sela konferensi Keamanan Munich.

Meski telah berulang kali menggelar pembicaraan, hal tersebut tampaknya tak membuat hubungan China dan AS mencair. China justru semakin memperketat aturannya, serangkaian tekanan itu yang kemudian mendesak pemerintahan Biden untuk membalas sanksi dengan menyaring investasi keluar di sektor teknologi.