TRIBUNNEWS.COM - Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengecam korupsi sistematis dalam pengecualian medis dari wajib militer di negaranya.

Volodymyr Zelensky mengatakan sistem tersebut rentan terhadap penerimaan suap dan pelarian orang ke luar negeri.

Menurut Zelensky, suap antara $3.000 (sekitar Rp 45,7 juta) hingga $15.000 (sekitar Rp 228 juta) telah dibayarkan untuk pembebasan medis dari tugas militer.

Dalam pidatonya, Zelensky menduga kasus pengecualian medis itu terjadi sejak awal invasi Rusia ke Ukraina.

Di beberapa wilayah di Ukraina, jumlah orang yang dikeluarkan dari daftar militer karena keputusan komisi medis telah meningkat 10 kali lipat sejak invasi Rusia.

“Penting untuk memeriksa sejumlah besar keputusan komisi medis militer mengenai disabilitas dan ketidakcocokan untuk dinas militer yang dibuat setelah 24 Februari,” ujarnya, Rabu (30/8/2023), dilansir Al Jazeera.

“Sangat jelas apa keputusan-keputusan ini. Keputusan yang korup,” lanjut Zelensky.

Baca juga: Zelensky Girang, Pabrik Raksasa Senjata Inggris Buka Cabang di Ukraina

Sementara itu, Zelensky mengatakan analisis terpisah diperlukan untuk menentukan jumlah orang yang melarikan diri ke luar negeri, yang sebagian besar berdasarkan keputusan komisi medis.

“Kami berbicara tentang setidaknya ribuan orang,” ungkapnya, Rabu, dikutip dari The Guardian.

Pada Agustus 2023 ini, Zelensky memecat semua kepala pusat perekrutan tentara regional Ukraina.

Lebih dari 100 kasus pidana telah dibuka dalam penyelidikan luas yang diluncurkan setelah skandal korupsi di kantor perekrutan di wilayah selatan Odesa bulan lalu.

Sebagai informasi, Volodymyr Zelensky juga membidik konsep kebugaran terbatas, yang memungkinkan terjadinya manipulasi dalam penempatan staf unit militer tertentu di Ukraina, khususnya brigade tempur.

“Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebugaran atau ketidakcocokan untuk dinas militer harus sejelas mungkin, sehingga seseorang memahami bagaimana dia dapat membantu pertahanan, dan agar unit-unit tersebut memiliki kejelasan tentang siapa yang akan bergabung dengan mereka,” kata Zelensky.

Baca juga: Presiden Ukraina Dendam, Dianggap Pelawak Dagelan: Cerita di Balik Pertemuan Pertama Biden-Zelensky

Sejak invasi Rusia, semua pria Ukraina berusia 18-60 tahun yang dianggap layak untuk dinas militer dilarang meninggalkan negara tersebut (dengan beberapa pengecualian) dan dapat dipanggil untuk bergabung dalam upaya perang.

Masalah korupsi dalam rekrutmen militer Ukraina terungkap pada Juni 2023, ketika penyelidikan media melaporkan kekayaan keluarga komisaris regional Odesa, Yevhen Borysov.

Investigasi melaporkan real estate dan kendaraan mewah senilai jutaan dolar yang diduga dimiliki oleh anggota keluarga Borysov di Spanyol.

Baca juga: Eks-Analis CIA: Presiden Zelensky Terancam Dikudeta Militer Ukraina Empat Minggu ke Depan

Menurut laporan media lokal, Borysov didakwa melakukan pengayaan yang melanggar hukum.

Namun, Borysov membantah semua kesalahannya dan mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kekayaan keluarganya.

Di sisi lain, Zelensky telah menjadikan pemberantasan korupsi dalam proses rancangan militer sebagai prioritas ketika pasukannya terus melancarkan serangan balasan 18 bulan setelah invasi Rusia.

Memberantas korupsi di lembaga-lembaga pemerintah Ukraina juga merupakan elemen kunci dalam upaya negara tersebut untuk bergabung dengan Uni Eropa.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina