Didepak Zelensky, Eks-Menhan Ukraina Bongkar Jumlah Bantuan yang Diterima Ukraina dari Barat

TRIBUNNEWS.COM - Para negara Barat disebutkan sudah memberi bantuan militer ke Ukraina setidaknya senilai $100 miliar atau setara Rp 1.520 triliun.

Jumlah itu termasuk lebih dari 50 miliar dolar yang datang dari Amerika Serikat seorang sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari tahun lalu.

Hal itu dibeberkan Aleksey Reznikov, eks-menteri pertahanan Ukraiana yang baru saja didepak presiden Volodymyr Zelensky.

Baca juga: Intelijen Ukraina Ejek Aksi Rusia: Sayap Pesawat Bomber Tu-95 Dilapis Ban Mobil Gegara Drone Nakal

Reznikov mengatakan hal itu dalam wawancara terbaru di media pemerintah Ukraina, Ukrinform, saat dia ditanya efektivitas pengadaan kementeriannya dalam hal pembelian senjata.

Hasil wawancara itu diterbitkan pada Minggu, (3/9/2023).

Artikel tersebut diposting pada hari yang sama ketika Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengumumkan bahwa ia berencana untuk menggantikan Reznikov karena Kementerian Pertahanan memerlukan “pendekatan baru dan format interaksi baru, baik dengan militer maupun masyarakat secara keseluruhan.”

Baca juga: Presiden Ukraina Segera Pecat Menteri Pertahanan Ukraina, Reznikov Dibekap Skandal Korupsi

Reznikov mengatakan, perkiraan bantuan dari Barat itu mencakup nilai senjata, amunisi, dan peralatan militer lainnya yang diberikan kepada Ukraina.

Selain bantuan fisik, Barat juga memberi kontribusi keuangan ke Kiev untuk tujuan militer.

Bagi Reznikov, masa jabatannya sebagai menteri pertahanan dirusak oleh berbagai skandal korupsi, terutama yang melibatkan pengadaan peralatan dan bahan makanan untuk militer negara tersebut dengan harga yang melambung secara tidak normal.

Namun, dalam wawancara tersebut, Reznikov menegaskan bahwa kementeriannya, yang selama ini lebih mengandalkan pendanaan dari negara lain, dibandingkan anggaran pertahanan Ukraina sendiri.

Reznikov juga membela diri dengan menyebut kemeterian pertahanan yang dia pimpin telah menggunakan dana tersebut secara efektif dan mampu menyediakan semua kebutuhan militer dengan cukup “murah”.

“Dengan menggunakan prosedur hukum selama darurat militer, dengan prosedur yang dipersingkat, kami menandatangani kontrak dengan semua orang dan semua yang kami butuhkan,” klaimnya.

Reznikov menegaskan bahwa jumlah kontrak yang “bermasalah” hanya sekitar 2,7 persen.