Israel Resmi Buka Kedutaan Besar di Negara Arab, Bahrain Ikuti Jejak UEA, Sudan, dan Maroko

TRIBUNNEWS.COM - Israel dilaporkan secara resmi membuka kedutaan baru di Bahrain, Senin (4/9/2023).

Pembukaan kedutaan besar ini dinilai sebagai langkah lain Israel dalam membangun pijakan diplomatik di kawasan Teluk Persia.

Israel sebelumnya menjalani waktu tiga tahun normalisasi hubungan dengan kerajaan kecil di jazirah Arab tersebut.

Baca juga: Kenang Sang Nenek Ditembak Mati Tentara Nazi, Vladimir Putin: Rusia Tidak Terkalahkan

Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen menghadiri upacara pembukaan kedutaan mereka di negara Bahrain pada Senin di Manama.

Dia dan mitranya dari Bahrain, Abdullatif Al Zayani yang menjabat sebagai menteri luar negeri Bahrain, setuju untuk bekerja sama dalam meningkatkan perdagangan, perjalanan, dan investasi antar-negara mereka.

"Pembukaan kedutaan menandakan komitmen bersama kami terhadap keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di wilayah kami,” kata Al Zayani pada upacara tersebut.

Israel dan Bahrain menjalin hubungan diplomatik pada September 2020 berdasarkan Perjanjian Abraham (Abraham Accords) - inisiasi Amerika Serikat yang diperjuangkan oleh Presiden Donald Trump saat itu.

Bahrain, markas Armada Kelima Angkatan Laut AS, mengikuti jejak Uni Emirat Arab dalam menormalisasi hubungan dengan Israel.

Sudan dan Maroko kemudian bergabung dengan Abraham Accords.

"Perdagangan antara Israel dan Bahrain, yang meningkat dua kali lipat tahun lalu, akan semakin berkembang seiring dengan memperdalam kerja sama kedua negara," kata Cohen.

“Ini momen yang menggembirakan bagi saya, yang menandakan semakin menghangatnya hubungan antar negara,” ujarnya.

“Saya akan terus bertindak sehingga kami dapat mendirikan mezuzah (ibrani-tiang pintu) di lebih banyak kedutaan besar Israel di seluruh dunia,” kata Cohen.

Cohen memimpin delegasi Israel yang mencakup perwakilan lebih dari 30 perusahaan dan tiba di Bahrain pada Minggu.

Sebelum upacara pembukaan kedutaan, ia bertemu pada Senin pagi dengan Putra Mahkota Bahrain, Salman bin Hamad Al Khalifa.

“Saya berterima kasih kepadanya atas kepemimpinannya dalam memimpin Perjanjian Abraham, yang mengubah wajah Timur Tengah dan berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran masyarakat di kawasan itu,” kata menteri luar negeri Israel tersebut.

Namun, Washington disebut belum  mampu membujuk tetangga Bahrain yang lebih besar, Arab Saudi, untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan bulan lalu mengakui bahwa kesepakatan dengan Riyadh masih jauh dari kata 'tercapai'.

Arab Saudi telah berulang kali mengutuk meningkatnya bentrokan antara Israel dan Palestina.

Kerajaan tersebut dilaporkan menuntut jaminan keamanan AS dan membantu mengembangkan industri tenaga nuklirnya sebagai imbalan untuk mau bergabung dengan Abraham Accords.

Perjanjian Abraham adalah serangkaian perjanjian normalisasi bersama yang awalnya antara Israel , Uni Emirat Arab , dan Bahrain, berlaku sejak 15 September 2020.

Dimediasi oleh Amerika Serikat , pengumuman awal pada 13 Agustus 2020, hanya menyangkut Israel dan Uni Emirat Arab sebelum pengumuman perjanjian tindak lanjut antara Israel dan Bahrain pada 11 September 2020.

Pada tanggal 15 September 2020, upacara penandatanganan resmi Abraham Accords diselenggarakan oleh Amerika Serikat di Gedung Putih .

Sebagai bagian dari perjanjian ganda tersebut, Uni Emirat Arab dan Bahrain mengakui kedaulatan Israel , sehingga memungkinkan terjalinnya hubungan diplomatik penuh.

(oln/*/RT/Wiki/*)