TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joe Biden akan menandatangani RUU perpanjangan anggaran dalam beberapa jam waktu yang tersisa untuk menghindari pemerintahan federal.

Sebelumnya, DPR AS telah mengesahkan RUU untuk memperpanjang pendanaan pemerintah selama 45 hari pada Sabtu (30/9/2023), kemarin.

RUU perpanjangan anggaran tersebut , isetujui oleh DPR AS melalui pemungutan suara bipartisan dengan hasil 88 banding 9.

Hasil dari pemungutan suara melampaui ambang batas 60 suara yang diperlukan untuk disahkan.

Dalam pemungutan suara bipartisan dengan hasil 335 berbanding 91, dengan 209 anggota Partai Demokrat bergabung dengan 126 anggota Partai Republik dalam mendukung undang-undang tersebut.

Sementara sembilan puluh anggota DPR dari Partai Republik menentang RUU tersebut.

Baca juga: Partai Republik Gelar Sidang Penyelidikan Pemakzulan Joe Biden, saat Jabatan Presiden Hampir Selesai

Pemimpin Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer mengatakan, ini akan melegakan warga AS karena berkat perpanjangan anggaran ini, pemerintahan tidak jadi ditutup.

“Ini adalah hari yang penuh liku-liku, namun rakyat Amerika bisa bernapas lega. Tidak akan ada penutupan,” kata Chuck Summer, dikutip dari The Guardian.

“Bipartisan kami memungkinkan hal ini dan menunjukkan kepada DPR bahwa mereka harus bertindak," tambahnya.

Pemungutan suara di Senat dilakukan beberapa jam setelah usulan tersebut disetujui DPR.

RUU Perpanjangan Anggaran

Ketua DPR dari Partai Republik, Kevin McCarthy, mengatakan RUU tersebut akan memperpanjang pendanaan hingga 17 November dan mengalokasikan 16 miliar dollar AS atau Rp 247 M untuk bantuan bencana.

Namun, dalam RUU tersebut tidak mencakup pendanaan tambahan untuk Ukraina, yang telah menjadi sumber kemarahan di kalangan anggota parlemen sayap kanan.

Pada menit-menit terakhir, Senator Michael Bennet, seorang Demokrat dari Colorado, mengancam akan menghalangi kemajuan RUU tersebut karena kurangnya pendanaan dari Ukraina.

Namun para pemimpin kedua partai berjanji bahwa Kongres akan segera menyetujui rancangan undang-undang alokasi tambahan untuk memberikan bantuan keuangan tambahan kepada Ukraina.

“Saya yakin senator akan memberikan bantuan darurat lebih lanjut kepada Ukraina pada akhir tahun ini,” kata Mitch McConnell, pemimpin Partai Republik di Senat.

"Tetapi mari kita perjelas: alternatif dari tindakan kita saat ini, yaitu penutupan pemerintahan yang sepenuhnya dapat dihindari, tidak hanya akan menghentikan kemajuan kita dalam menjalankan prioritas-prioritas penting ini. Itu justru akan membuat mereka mundur," tambahnya.

Berbicara setelah pemungutan suara, McCarthy menyatakan kekecewaannya karena sebagian besar anggota konferensinya menentang RUU tersebut.

Namun Dia mengatakan sikap yang ditunjukkan oleh Partai Republik sayap kanan membuatnya tidak mempunyai pilihan lain.

“Sangat jelas bahwa saya telah mencoba segala cara yang mungkin, mendengarkan setiap orang di konferensi tersebut,” kata McCarthy kepada wartawan.

Baca juga: Joe Biden Cetak Sejarah, Jadi Presiden AS Pertama yang Gabung Aksi Demonstrasi

Sementara Pemimpin Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, merayakan pengesahan RUU tersebut.

"Partai Republik telah menyerah. Semua kebijakan ekstrem sayap kanan telah dihapus dari RUU belanja DPR. Rakyat Amerika telah menang," katanya.

Biden diperkirakan akan menandatangani rancangan undang-undang sementara itu segera, setelah rancangan undang-undang tersebut sampai di meja kerjanya untuk memenuhi tenggat waktu tengah malam guna menghindari penutupan pemerintahan.

Gedung Putih telah memperingatkan bahwa penutupan pemerintahan akan memaksa ratusan ribu pegawai pemerintah kehilangan gaji, membahayakan akses terhadap program nutrisi penting dan menunda proyek bantuan bencana.

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

Artikel Lain Terkait Joe Biden dan DPR AS