TRIBUNNEWS.COM - Daniel Noboa (35), seorang pewaris kekayaan bisnis perdagangan pisang, memenangkan pemilihan presiden putaran kedua Ekuador pada hari Minggu (15/10/2023).

Pemilihan presiden ini diadakan di tengah gelombang kekerasan yang bahkan merenggut nyawa seorang kandidat.

Mengutip NPR, dengan sekitar 96 persen suara telah dihitung, pejabat pemilu mengatakan Noboa memperoleh 52,2 persen suara.

Sementara lawannya, seorang pengacara sayap kiri dan sekutu mantan Presiden Rafael Correa di pengasingan, Luisa González mendapatkan 47,8 persen suara.

González telah mengakui kekalahannya saat berpidato di hadapan para pendukungnya pada Minggu malam.

Ia mengatakan dirinya berencana menelepon Noboa untuk mengucapkan selamat.

Baca juga: 6 Orang Tersangka Pembunuhan Calon Presiden Ekuador, Tewas di Dalam Penjara

Noboa akan memimpin negara di Amerika Selatan tersebut pada saat kekerasan terkait perdagangan narkoba meningkat.

Masa jabatan Daniel Noboa nantinya hanya akan berlangsung hingga Mei 2025, yang merupakan sisa masa jabatan Presiden Guillermo Lasso.

Warga Ekuador, baik tua dan muda, kaya dan miskin, penduduk perkotaan dan pedesaan, memiliki tuntutan universal terhadap calon presiden selama masa kampanye, yakni keselamatan.

Namun, besarnya masalah ditambah dengan singkatnya masa jabatan presiden mungkin menjadi tugas yang mustahil bagi pria lulusan AS yang akan menjadi presiden termuda di Ekuador itu.

“Saya pikir peluangnya sangat kecil bahkan presiden yang paling siap sekalipun, untuk bisa membalikkan krisis keamanan Ekuador dalam waktu 18 bulan."

"Ini adalah waktu yang sangat singkat – dan tidak satu pun dari kandidat ini yang memiliki kemampuan terbaik. Noboa tentu saja tidak,” kata Will Freeman, peneliti studi Amerika Latin di Council on Foreign Relations.

"Usulannya mengenai keamanan tidak menentu dan memberikan kesan bahwa dia sedang melakukan improvisasi."

Kekerasan di Ekuador

Kekerasan meletus di Ekuador sekitar tiga tahun akibat meningkatnya aktivitas kriminal terkait perdagangan kokain, serta ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.