Israel Berniat Gunakan Spyware Kontroversial NSO dalam Konflik Gaza
Israel dilaporkan menggunakan teknologi terlarang untuk melacak sandera Hamas. Spyware Pegasus sudah lama disalahgunakan untuk memata-matai Palestina.
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Israel tampaknya berniat meminta bantuan pembuat spyware kontroversial NSO Group untuk melacak sandera Hamas, menurut sumber yang mengetahui langsung operasi NSO, dilansir Axios.
Padahal, NSO saat ini mendapat kecaman karena menyediakan teknologi pengawasan kepada pemerintah Israel yang kemudian disalahgunakan.
Teknologi itu digunakan untuk memata-matai jurnalis, pembangkang, dan aktivis hak asasi manusia.
NSO juga kerap melakukan lobi di Amerika Serikat agar teknologinya itu dihapus dari daftar hitam perdagangan AS.
Menurut sumber yang terhubung dengan NSO, beberapa lembaga Israel kemungkinan menggunakan Pegasus, malware “zero-click” yang dapat menyelinap ke perangkat target tanpa disadari.
Malware itu nantinya akan melacak orang-orang yang diculik, serta orang-orang yang menghilang setelah serangan Hamas.
Baca juga: Korps Garda Revolusi Iran Tunggu Aba-aba Khamenei untuk Berperang di Gaza, tapi Harapkan Jalan Lain
Pegasus dapat digunakan untuk memanfaatkan sinyal ponsel untuk memeriksa siapa saja yang berada di lapangan selama serangan Hamas pada 7 Oktober.
Pergerakan sinyal seluler tersebut juga dapat dipantau sebelum dan sesudah serangan, kata sumber tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan.
NSO juga telah membentuk "ruang perang" dengan perusahaan serupa lainnya dan mantan karyawan NSO untuk melacak dan membuka kunci ponsel milik orang-orang yang terbunuh atau hilang, serta milik militan.
“Bukan tujuan kami melakukan hal ini, tapi saya pikir orang-orang dari pemerintah – baik di Israel maupun di luar Israel – dan masyarakat sekarang lebih memahami nilai dari alat-alat semacam ini dan mengapa mereka dibutuhkan," kata sumber itu kepada Axios.
Tetapi sumber tersebut mengatakan mereka tidak tahu apakah pemerintah Israel mempunyai pengamanan untuk memastikan teknologi tersebut tidak digunakan untuk memata-matai seluruh penduduk Palestina.
Laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa Pegasus telah digunakan untuk memata-matai aktivis hak asasi manusia Palestina pada tahun 2021.
Kelompok tak dikenal Israel lainnya juga menggunakan Pegasus untuk memata-matai puluhan reporter Al Jazeera pada tahun 2020.
Badan-badan Israel dapat memutuskan sendiri bagaimana mereka menggunakan Pegasus atau alat pengawasan lainnya, kata sumber itu.
“Mereka punya caranya sendiri, dan saya tahu mereka punya penasihat hukum untuk mengetahui siapa sebenarnya yang bisa mereka targetkan atau tidak,” kata orang tersebut.
Lobi Kencang NSO Group
Baca juga: Viral Boikot Produk Pro Israel di Medsos! Cek Dulu Sebelum Membeli!
Kemungkinan teknologi NSO digunakan dalam perang, adalah karena lobi yang kencang oleh para petingginya terhadap Amerika Serikat.
Timothy Dickinson, pengacara di Paul Hastings LLP, mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken pekan lalu atas nama NSO.
Ia meminta pertemuan untuk "menegaskan kembali pentingnya teknologi NSO" di tengah perang antara Israel dan Hamas.
Informasi terbaru yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing, atau FARA, juga menunjukkan bahwa NSO bertemu dengan beberapa pembantu Kongres dari Partai Republik antara bulan Februari dan Juli tahun ini, termasuk anggota staf di komite intelijen Senat dan DPR, serta Komite Angkatan Bersenjata DPR.
NSO juga merekrut Stewart Baker, mantan penasihat umum National Security Agency (NSA), dan Jeff Weiss, mantan pejabat Perdagangan, untuk melobi atas nama mereka, menurut pengungkapan lobi kongres baru-baru ini.
Beberapa negara Eropa juga diduga mulai mendorong pemerintahan AS Joe Biden untuk meninjau kembali pembatasan AS terhadap perusahaan tersebut, menurut sumber tersebut.
Mereka mengklaim bahwa pembatasan tersebut mempersulit mereka untuk menggunakan Pegasus secara maksimal dalam penyelidikan yang melacak serangan anti-Semit baru-baru ini, kata sumber itu.
Namun, tidak jelas negara mana yang telah menghubungi pemerintahan Biden, atau bagaimana pembatasan AS membatasi penggunaan teknologi tersebut oleh klien NSO.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)