TRIBUNNEWS.COM - Otoritas Palestina atau Palestinian Authority (PA) mengecam anggota parlemen Belanda Geert Wilders karena menyarankan warga Palestina untuk dipindahkan ke Yordania.

Geert Wilders adalah pemenang pemilihan umum Belanda pada hari Rabu (22/11/2023), yang kemungkinan besar akan menjadi perdana menteri selanjutnya negara tersebut.

“Palestina adalah tanah air bersejarah rakyat Palestina, yang negara merdekanya telah diakui secara internasional di tanah air ini, bukan di tempat lain,” ungkap kantor Otoritas Palestina dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (25/11/2023), dikutip WAFA.

“Nasib dan pilihan rakyat Palestina ditentukan oleh rakyat Palestina sendiri, melalui perwakilan sah mereka, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)."

"Geert Wilders dan lainnya, terlepas dari posisi atau kekuasaan mereka, tidak punya hak untuk menentukan nasib rakyat Palestina."

Baca juga: Yordania di Ambang Pemutusan Hubungan Diplomatik dengan Israel

PA menegaskan kembali bahwa perdamaian dan keamanan di kawasan hanya dapat dicapai melalui pembentukan negara Palestina.

Teguran tersebut menyusul kecaman dari Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi pada hari Jumat yang menyebut Geert “rasisme yang keji”.

Geert dan partainya, Partai Kebebasan, diperkirakan akan membentuk pemerintahan setelah memenangkan kursi terbanyak di parlemen.

Ia dikenal karena dukungannya yang kuat terhadap Israel dan pandangan anti-Islam.

Berita kemenangan Geert tidak hanya akan mengguncang masyarakat Belanda dan menguatkan partai-partai sayap kanan lainnya di seluruh benua, tetapi juga akan menjadi penyebab utama kekhawatiran di kalangan penduduk Muslim di negara tersebut, Middle East Eye melaporkan.

Geert Wilders telah berjanji untuk menjadi "perdana menteri bagi semua orang".

Namun, untuk melakukan hal itu, ia perlu meyakinkan partai-partai lain untuk bergabung dalam koalisi dan mengamankan 76 kursi yang dibutuhkan untuk mendapatkan mayoritas.

Selama kampanyenya, Geert Wilders menunjukkan sikap antimigrasi dan berjanji untuk menutup perbatasan negaranya.

Wilders berjanji untuk menunda janji sebelumnya untuk melarang Al-Quran, kitab suci umat Islam.

Namun, janji tersebut sepertinya tidak akan banyak membantu menghilangkan ketakutan komunitas Muslim di negara tersebut.

Baca juga: Siapakah Geert Wilders, Calon PM Belanda Berjulukan Orang Paling Bahaya di Eropa yang Anti Islam

Organisasi-organisasi Islam dan Maroko di Belanda menyatakan keterkejutan dan kekecewaan atas hasil pemilu itu.

“Ada kecemasan dan ketakutan yang sangat besar,” kata Habib el-Kaddouri dari asosiasi Belanda-Maroko, kepada media lokal Belanda.

“Wilders dikenal karena gagasannya tentang Muslim dan Maroko."

"Kami takut dia akan menggambarkan kami sebagai warga negara 'kelas dua',” tambah Kaddouri.

Anggota komunitas Muslim di Belanda kini takut akan masa depan mereka.

“Semua orang membicarakan jaminan sosial, tapi saya tidak tahu apakah kita masih memilikinya,” kata Muhsin Koktas, yang pemimpin sebuah organisasi Islam, dalam sebuah wawancara dengan media lokal.

“Saya tidak tahu apakah umat Islam masih aman di Belanda. Saya khawatir dengan negara ini,” kata Koktas.

Baca juga: Politisi anti-Islam Geert Wilders menang secara dramatis dalam pemilu Belanda

Ia menambahkan bahwa masa yang sangat sulit akan dimulai bagi umat Islam.

Tokoh-tokoh sayap kanan di seluruh Eropa termasuk Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, Marine Le Pen dari Prancis, Matteo Salvini di Italia, dan AfD Jerman bergegas mengucapkan selamat kepada pemimpin PVV tersebut.

Ketua tiga partai terbesar di Belanda semuanya mengatakan bahwa mereka tidak mau bertugas dalam kabinet yang dipimpin PVV.

Namun, mengingat besarnya mandat yang diterima Wilders, mereka mungkin menghadapi tekanan untuk memberikan kesempatan kepada PVV untuk berkuasa.

Pada tahun 2016, Wilders pernah dihukum karena diskriminasi setelah ia menyebut orang Maroko sebagai “sampah”.

Manifesto partainya berbunyi, "Kami ingin mengurangi jumlah umat Islam di Belanda dan kami akan mencapainya melalui: pengurangan imigrasi non-Barat dan memberlakukan penghentian suaka secara umum."

Wilders juga pernah berjanji untuk menghentikan pembangunan masjid baru, menerapkan larangan mengenakan jilbab di gedung-gedung pemerintah, dan membandingkan Islam dengan ideologi totaliter yang harus dilarang.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)